Ongkos Tinggi, Pelindo Disorot DPR
Jakarta, MI - Kinerja PT Pelabuhan Indonesia kembali menuai kritik tajam. Alih-alih menghadirkan efisiensi pasca-merger, perusahaan pelat merah itu justru dinilai belum mampu menekan biaya logistik nasional—bahkan disebut memperberat beban pelaku usaha.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengungkapkan bahwa sebelum penggabungan, laba Pelindo pada 2018 sempat mencapai Rp5,2 triliun. Namun setelah merger, keuntungan justru stagnan di kisaran Rp3 hingga Rp4 triliun.
“Harapan merger itu jelas: meningkatkan laba dan efisiensi. Tapi faktanya tidak signifikan, bahkan cenderung turun,” ujar Anam dikutip Sabtu (4/4/2026).
Sorotan tak berhenti pada kinerja keuangan. Anam menilai mahalnya ongkos logistik dalam negeri telah menjadi “pembunuh diam-diam” daya saing produk Indonesia. Ia menyebut, dalam banyak kasus, biaya pengiriman justru lebih tinggi dibanding nilai barang itu sendiri.
Ironi pun mencuat. Ongkos pengiriman laut dari Belawan ke Jakarta disebut bisa melampaui biaya rute internasional seperti dari Singapura ke Amerika Serikat. Kondisi ini dinilai sebagai anomali yang mencerminkan tidak efisiennya sistem logistik nasional.
“Kalau ini benar, ini tidak masuk akal dan harus segera dibenahi,” tegasnya.
Selain ongkos distribusi, struktur tarif pelabuhan dalam negeri juga disorot. Berdasarkan data yang dipaparkan, tarif layanan pelabuhan Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN. Akibatnya, keunggulan produk nasional di pasar global kerap tergerus sebelum benar-benar bersaing.
Dampaknya nyata. Produk Indonesia yang seharusnya kompetitif dari sisi kualitas dan bahkan mendapat insentif pajak di negara tujuan, tetap kalah harga karena biaya logistik yang sudah membengkak sejak dari dalam negeri.
Dengan posisi Pelindo yang menguasai sebagian besar pelabuhan nasional, kritik pun mengarah pada potensi praktik monopoli yang tidak diimbangi peningkatan kinerja. Anam menyebut, dominasi tersebut seharusnya menjadi modal untuk menciptakan efisiensi bukan sebaliknya.
“Sudah pegang pelabuhan di seluruh Indonesia, tapi cara kerjanya masih seperti zaman kolonial. Ini yang harus dibenahi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengelolaan pelabuhan tidak boleh semata berorientasi pada keuntungan korporasi, melainkan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui tarif yang terjangkau dan sistem logistik yang efisien.
Sorotan DPR ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan manajemen Pelindo. Tanpa evaluasi menyeluruh dan pembenahan konkret, mahalnya biaya logistik berpotensi terus menjadi beban laten yang menggerus daya saing ekonomi nasional membuat produk Indonesia kalah bukan karena kualitas, tetapi karena ongkos yang tak terkendali.
Topik:
