DPR Singgung Alarm Kegagalan Profesionalitas Penegakan Hukum

Jakarta, MI – Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menarik jajaran Kejaksaan Negeri Karo ke pusat dinilai bukan sekadar respons cepat atas polemik, melainkan sinyal keras adanya persoalan serius dalam profesionalitas penanganan perkara di daerah.

Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk respons terhadap tekanan publik yang kian menguat. Namun di balik apresiasi itu, ia mengingatkan bahwa kasus ini harus menjadi alarm bagi seluruh aparat penegak hukum.

“Ini bukan hanya soal satu kasus. Ini pelajaran untuk semua. Penegakan hukum harus benar-benar berpijak pada aturan, terutama KUHAP dan KUHP yang baru,” ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan implementasi aturan hukum berjalan konsisten di lapangan. Ia menegaskan, pengawasan terhadap aparat penegak hukum tidak boleh longgar, terlebih di tengah sorotan publik terhadap integritas institusi.

Sebelumnya, Kejagung memutuskan menarik Kepala Kejari Karo, Kepala Seksi Pidana Khusus, hingga jaksa penuntut umum yang menangani perkara Amsal Sitepu ke Jakarta. Langkah ini diambil untuk menjalani pemeriksaan internal.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan pemeriksaan tersebut bertujuan menguji profesionalitas penanganan perkara yang tengah disorot publik.

“Seluruh pihak yang menangani perkara sudah ditarik untuk klarifikasi dan akan dieksaminasi. Nanti akan dilihat apakah penanganannya sudah sesuai standar profesional atau tidak,” kata Anang.

Kasus ini menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum masih rapuh. Ketika proses hukum dipertanyakan, respons cepat saja tidak cukup yang dibutuhkan adalah transparansi dan akuntabilitas hingga ke akar.

Dengan sorotan yang kini mengarah ke internal kejaksaan, publik menunggu: apakah ini sekadar koreksi administratif, atau pintu masuk pembenahan menyeluruh sistem penegakan hukum di Indonesia.