Budi Karya Diseret ke Sidang Suap Rel Medan–Aceh, Skandal DJKA Terancam Terbongkar Lebar

Medan, MI - Pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api Medan–Binjai–Aceh bukan sekadar agenda rutin persidangan. 

Ini menjadi titik krusial untuk membongkar sejauh mana praktik korupsi menggurita di tubuh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Rabu (8/4/2026), dipimpin hakim ketua Khamozaro Waruwu. Kehadiran Budi sebagai saksi dipandang penting untuk mengurai benang kusut proyek strategis yang justru diduga sarat praktik suap selama periode 2021 hingga 2024.

Tiga terdakwa telah duduk di kursi pesakitan, yakni Muhammad Chusnul, Muhlis Hanggani Capah, dan Eddy Kurniawan Winarto. Mereka diduga memainkan peran kunci dalam praktik lancung proyek rel yang semestinya menjadi tulang punggung konektivitas Sumatera.

Kasus ini tidak hanya menyeret pejabat teknis, tetapi juga membuka dugaan adanya peran broker proyek dalam mengatur aliran uang haram. Nama Eddy Kurniawan Winarto mencuat sebagai penghubung antara kepentingan swasta dan pengambil keputusan di internal proyek.

“Iya, besok sidang lanjutan. Teragendakan seperti itu, Budi diperiksa sebagai saksi,” ujar Khamozaro saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2026).

Persidangan dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Cakra 9, sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan. Namun lebih dari sekadar jadwal, publik kini menanti apakah kesaksian mantan Menhub itu akan membuka aktor-aktor besar lain yang selama ini masih tersembunyi di balik proyek bernilai jumbo tersebut.

Sorotan tajam pun mengarah pada komitmen penegakan hukum: apakah persidangan ini mampu mengungkap seluruh jaringan korupsi, atau justru berhenti pada level pelaksana teknis semata.