Desakan Geledah Rumah Budi Karya Menguat, KPK Diminta Bongkar Aliran Dana Politik Proyek DJKA

Jakarta, MI - Tekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak lebih agresif dalam membongkar kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) semakin menguat.

Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, secara lantang meminta KPK segera menggeledah rumah mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS).

Saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Rabu (9/4/2026), Trubus menilai langkah penggeledahan merupakan kunci untuk membuka tabir dugaan aliran dana proyek yang mengarah pada kepentingan politik.

“Kalau KPK hanya berhenti pada pemeriksaan saksi, ini akan jadi preseden buruk. Penggeledahan itu penting untuk mencari bukti langsung. Jangan sampai KPK terkesan ragu atau bahkan takut,” tegas Trubus.

Ia menekankan bahwa fakta persidangan yang sudah muncul tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, pengakuan adanya perintah pengumpulan dana harus ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang lebih progresif.

“Sudah ada testimoni di persidangan soal dugaan perintah pengumpulan dana. Itu bukan isu biasa. Itu pintu masuk untuk membongkar skema yang lebih besar. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, publik akan bertanya, ada apa dengan KPK?” ujarnya.

Trubus bahkan secara terang menyebut bahwa penggeledahan rumah Budi Karya Sumadi adalah langkah logis dalam proses penyidikan.

“Rumah Budi Karya harus digeledah. Itu langkah standar dalam penegakan hukum, apalagi jika ada dugaan aliran dana. Bisa jadi ada dokumen, catatan transaksi, atau barang bukti lain yang selama ini belum terungkap,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar KPK tidak tebang pilih dalam menangani perkara, terlebih jika perkara tersebut diduga menyentuh kepentingan politik nasional.

“Jangan sampai KPK hanya berani pada kasus-kasus kecil. Kalau sudah menyentuh elite atau kekuasaan, lalu melempem, itu berbahaya bagi kredibilitas lembaga,” kritiknya.

Lebih jauh, Trubus menilai bahwa dugaan aliran dana untuk kepentingan politik, seperti yang terungkap dalam persidangan, merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi.

“Kalau benar dana proyek negara dipakai untuk kepentingan Pilpres atau Pilgub, itu kejahatan serius. Ini bukan sekadar korupsi administratif, tapi sudah masuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik,” ucapnya.

Ia pun mendesak KPK untuk segera meningkatkan status penanganan perkara jika ditemukan bukti yang cukup, termasuk tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka baru.

“Kalau bukti sudah mengarah, jangan ragu naikkan status. Jangan tunggu tekanan publik makin besar baru bergerak. KPK harus proaktif, bukan reaktif,” katanya.

Seperti diketahui, hingga awal April 2026, status Budi Karya Sumadi masih sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan DJKA. Namun, penyidikan terus berkembang, terutama terkait dugaan aliran dana proyek yang disebut-sebut digunakan untuk kepentingan politik.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, muncul pengakuan dari mantan pejabat DJKA yang menyebut adanya perintah dari Menteri Perhubungan saat itu untuk mengumpulkan dana, yang diduga digunakan untuk pemenangan Pilpres 2019 dan operasional Pilgub Sumatera Utara.

KPK telah memeriksa Budi Karya Sumadi, termasuk di Semarang pada Maret 2026, serta mendalami mekanisme pengadaan proyek dan pembagian jatah di lingkungan DJKA. Bahkan, penyidik juga membuka peluang menelusuri aliran dana hingga ke lingkaran keluarga.

Meski demikian, Budi Karya Sumadi menyatakan tetap kooperatif dalam mengikuti proses hukum yang berjalan.

Namun bagi Trubus, sikap kooperatif tidak cukup menjadi jaminan transparansi.

“Kooperatif itu kewajiban, bukan prestasi. Yang publik butuhkan adalah keberanian KPK membongkar fakta seterang-terangnya. Jangan lindungi siapa pun,” pungkasnya.