PT Yasa Artha Trimanunggal Terseret Korupsi Bansos Kini Dapat Proyek MBG Triliunan

Jakarta, MI - Penunjukan PT Yasa Artha Trimanunggal sebagai pemenang proyek pengadaan motor trail listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bukan sekadar soal anggaran jumbo—tetapi berubah menjadi bom waktu skandal yang menyeret jejak lama korupsi bansos.

Sorotan publik semakin tajam setelah terungkap bahwa Komisaris Utama perusahaan tersebut pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial.

Fakta ini memicu pertanyaan serius: apakah proyek strategis negara kembali jatuh ke lingkaran aktor lama yang terseret praktik korupsi?

Pengadaan motor listrik Emmo JVX GT dibanderol hampir Rp50 juta per unit. Harga tersebut sudah termasuk pajak, namun masih berstatus off the road—belum mencakup STNK, BPKB, bahkan garansi. 

Kondisi ini memicu kritik keras karena dinilai sebagai pemborosan anggaran negara dalam program yang seharusnya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat.

PT Yasa Artha Trimanunggal sendiri bukan pemain kecil. Perusahaan yang berdiri sejak 2016 ini bergerak di berbagai sektor, mulai dari logistik hingga pengadaan alat kesehatan, bahkan melakukan ekspansi bisnis ke sektor penerbangan dengan mengakuisisi SAM Air. 

Namun di balik ekspansi tersebut, muncul bayang-bayang keterkaitan dengan kasus lama yang belum sepenuhnya reda.

Nama Komisaris Utama berinisial AM mencuat setelah diperiksa KPK sebagai saksi dalam pengembangan kasus korupsi bansos tahun 2020. Kasus tersebut merupakan turunan dari mega skandal yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Dalam perkara itu, negara disebut mengalami kerugian hingga Rp200 miliar.

Tak hanya satu nama, KPK juga memeriksa sejumlah pihak lain dari perusahaan logistik dan pengadaan, memperkuat dugaan adanya jaringan korporasi yang terlibat dalam distribusi bansos bermasalah.

Kini, publik melihat pola yang mengkhawatirkan: perusahaan dengan koneksi ke kasus bansos justru dipercaya mengelola proyek besar dalam program sosial terbaru. Hal ini memunculkan dugaan bahwa praktik lama belum sepenuhnya dibersihkan.

Di sisi lain, pemerintah sendiri mulai bereaksi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku akan mengevaluasi pengadaan tersebut. Ia menegaskan bahwa anggaran MBG seharusnya difokuskan pada makanan, bukan belanja kendaraan dalam jumlah besar.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut realisasi pengadaan mencapai lebih dari 21 ribu unit motor listrik. Namun klarifikasi ini justru menambah kegelisahan publik terkait skala proyek dan urgensinya.

Kasus ini kini tak lagi sekadar soal harga motor listrik atau prosedur pengadaan. Ini tentang kepercayaan publik yang kembali dipertaruhkan. Ketika nama yang pernah disentuh kasus bansos muncul dalam proyek baru, wajar jika publik bertanya: apakah ini kebetulan—atau pola lama yang terus berulang?