PT Buana Karya Bhakti: Perusahaan Sawit Terseret Kasus Suap Restitusi Pajak

Jakarta, MI — Sorotan tajam kini mengarah ke PT Buana Karya Bhakti (BKB) dalam skandal suap restitusi pajak yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin.

Perusahaan sawit tersebut diduga bukan sekadar pihak yang mengajukan restitusi, tetapi ikut bermain dalam skema suap demi mempercepat pencairan dana negara senilai puluhan miliar rupiah. KPK kini menelusuri sejauh mana keterlibatan internal perusahaan dalam praktik kotor tersebut.

Kasus ini bermula dari pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2024 oleh PT BKB sebesar Rp48,3 miliar.

Namun, proses yang seharusnya administratif itu diduga berubah menjadi transaksi gelap setelah muncul permintaan “uang apresiasi” dari pejabat pajak.

Dalam konstruksi perkara, Manajer Keuangan PT BKB, Venasius Jenarus Genggor alias Venzo, diduga menjadi kunci penghubung antara perusahaan dan aparat pajak. Ia disebut mengatur aliran dana suap yang disamarkan melalui invoice fiktif agar tampak sebagai transaksi legal.

Dari total Rp1,5 miliar yang diduga disiapkan, uang tersebut kemudian dibagi ke sejumlah pihak. Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono disebut menerima Rp800 juta, pemeriksa pajak Dian Jaya Demega Rp180 juta, sementara Venzo mengambil Rp500 juta. Skema ini memperlihatkan dugaan kolusi antara korporasi dan aparat negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan penyidik kini fokus membongkar peran korporasi, termasuk kemungkinan adanya persetujuan atau perintah dari level manajemen PT BKB. “Kami dalami apakah ini inisiatif individu atau bagian dari kebijakan perusahaan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk pegawai pajak dan pihak swasta yang diduga mengetahui aliran dana dari PT BKB.

Dua anggota tim pemeriksa pajak, Moch. Mochib Bullah dan Eko Riswanton, diperiksa untuk menguliti lebih dalam aliran dana haram dalam proses pengembalian pajak bernilai jumbo.

Tak hanya internal, lingkaran kasus melebar. Zakiyah selaku ASN KPP Madya Banjarmasin dan Rosalinda dari pihak swasta turut diperiksa. Keduanya diduga mengetahui aliran suap yang bersumber dari perusahaan sawit, PT Buana Karya Bhakti.

Pun, KPK juga membuka peluang menjerat korporasi sebagai subjek hukum jika ditemukan bukti keterlibatan struktural.

Tak hanya soal suap, penyidik juga mengendus potensi konflik kepentingan yang memperkuat dugaan adanya hubungan tidak wajar antara pejabat pajak dan pihak perusahaan. Hal ini dinilai menjadi pintu masuk praktik korupsi yang lebih sistemik.

Kasus ini menempatkan PT BKB di bawah sorotan publik. Bukan lagi sekadar wajib pajak, tetapi entitas yang diduga aktif dalam merancang dan menjalankan skema suap untuk mengamankan kepentingan finansialnya.

KPK memastikan penyidikan akan terus berkembang. Fokus tak lagi hanya pada penerima suap, tetapi juga pemberi dan aktor intelektual di balik skema ini—termasuk kemungkinan keterlibatan petinggi perusahaan.

Skandal ini menjadi peringatan keras: ketika korporasi dan aparat berkolusi, sistem perpajakan berubah menjadi ladang transaksi gelap yang merugikan negara dan mencederai keadilan.