Diburu Tanpa Hasil! Kejagung Geledah, Riza Chalid Diduga Kabur Pakai Paspor Ganda

Jakarta, MI – Perburuan kasus dugaan korupsi Petral makin panas, namun buronan kakap Mohammad Riza Chalid justru masih leluasa “menghilang”.

Di tengah sorotan publik, tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) baru sebatas menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan yang dilakukan Kamis (9/4/2026) malam.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penyitaan hanya menyasar dokumen dan perangkat elektronik dari rumah para tersangka.

Pernyataan ini justru memicu pertanyaan: apakah langkah hukum masih berjalan di tempat, sementara buronan utama belum juga tertangkap?

“Kalau itu dokumen dan barang bukti elektronik saja yang di rumah para tersangka,” ujar Syarief, Selasa (14/4/2026).

Lebih mengejutkan, Kejagung juga belum bisa memastikan kabar penangkapan Riza Chalid di Dubai. Syarief mengaku belum mengetahui informasi tersebut, seolah mempertegas bahwa pengejaran terhadap buronan kelas kakap ini masih penuh tanda tanya.

“Wah saya belum tahu itu,” katanya singkat.

Di sisi lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, justru membongkar fakta yang lebih mencengangkan. Ia menyebut Riza Chalid diduga lihai menghindari jerat hukum dengan menggunakan identitas ganda dan paspor dari negara lain.

Menurut Boyamin, buronan tersebut terakhir terlacak berada di Malaysia pada 18 Maret 2024. Namun, keberadaannya kini diduga sudah berpindah secara diam-diam—tanpa jejak resmi—karena menggunakan paspor selain Indonesia.

“Potensinya dia punya dua paspor. Kalau benar, dia pasti sudah keluar dari Malaysia tanpa terdeteksi,” ungkap Boyamin.

Ia bahkan menduga Riza Chalid kini berada di wilayah Amerika, meski belum bisa dipastikan negara mana. Dugaan ini semakin memperkuat kesan bahwa buronan tersebut selangkah lebih maju dibanding aparat penegak hukum.

Situasi ini memunculkan kritik keras: di saat Kejagung sibuk mengumpulkan dokumen, buronan utama justru diduga bebas berpindah negara dengan identitas berbeda. Publik pun dibuat bertanya—benarkah negara kalah cepat dari buronan korupsi?