-(foto:-ist).webp)
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mengawasi secara ketat pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).
Proyek pengadaan 25.644 unit kendaraan operasional itu dinilai rawan disusupi praktik korupsi sehingga seluruh prosesnya menjadi sorotan lembaga antirasuah.
Pengawasan khusus tersebut dilakukan pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penentuan spesifikasi, pemilihan vendor, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. KPK menilai sektor pengadaan barang dan jasa selama ini menjadi salah satu celah terbesar terjadinya penyimpangan.
“ Tentu KPK memberikan perhatian soal itu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (15/4/2026).
Menurut KPK, pengadaan kendaraan operasional tidak boleh dilakukan tanpa kajian kebutuhan yang matang. Analisis harus memastikan spesifikasi motor listrik yang dibeli benar-benar sesuai kondisi lapangan dan mendukung distribusi makanan bergizi di berbagai daerah.
“Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?” katanya.
Selain itu, distribusi unit kendaraan juga menjadi perhatian serius. KPK mempertanyakan apakah seluruh wilayah memang membutuhkan jenis kendaraan dengan spesifikasi yang sama, atau justru diperlukan penyesuaian sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Tak hanya itu, proses penentuan vendor pemenang juga dipastikan akan menjadi titik krusial. KPK menegaskan setiap keputusan pengadaan wajib memiliki dasar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang menang. Pasti ada argumentasi dalam proses tersebut dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Budi.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana membantah kabar pengadaan mencapai 70 ribu unit. Ia menyebut realisasi pengadaan motor listrik jauh di bawah angka tersebut.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” ujar Dadan.
Program pengadaan kendaraan ramah lingkungan bernilai besar itu kini menjadi perhatian publik. Dengan pengawasan langsung dari KPK, setiap indikasi penyimpangan dalam proyek motor listrik MBG berpotensi dibuka dan diusut hingga tuntas.
