Makassar, MI – Mangkraknya pembangunan Stadion Barombong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali menuai sorotan. Proyek yang digadang-gadang menjadi kebanggaan masyarakat Sulsel itu hingga kini belum juga rampung, meski telah dimulai sejak 2011 dan menyedot anggaran sekitar Rp200 miliar.
Secara fisik, bangunan utama stadion memang telah berdiri. Namun, proyek tersebut tak kunjung berfungsi dan terbengkalai selama lebih dari satu dekade. Sejumlah persoalan disebut menjadi pemicu, mulai dari sengketa lahan, pergantian kepemimpinan, hingga persoalan administratif dan teknis yang belum terselesaikan.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendesak aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh atas penyebab mangkraknya proyek tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu gagal diselesaikan.
“Harus diperiksa penyebab mangkraknya itu,” kata Fickar, Kamis (14/4/2026).
Ia menegaskan, audit harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apakah hambatan proyek murni karena persoalan teknis, lonjakan biaya material, atau justru ada dugaan penyimpangan anggaran.
Menurut Fickar, penelusuran tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka aparat wajib meningkatkan prosesnya ke tahap penyelidikan pidana.
“Harus diperiksa, apakah karena bahan baku naik atau ada uang proyek yang dibawa lari. Kalau ada unsur pidana, itu bisa masuk tipikor,” tegasnya.
Selama ini, publik menilai proyek Stadion Barombong menjadi simbol buruknya tata kelola pembangunan daerah. Harapan warga Makassar untuk memiliki stadion berstandar internasional pun terus tertunda akibat tarik-ulur kebijakan dan minimnya kepastian penyelesaian.
Sebagai informasi, proyek pembangunan Stadion Barombong dikerjakan oleh PT Usaha Subur Sejahtera, PT Kanta Karya Utama, dan Prospera Consultan Engineering sebagai pemenang tender.
