Pimpinan Bank BPD Jateng Kajen Teguh Sri Prabowo Masuk Pusaran Skandal Rp46 M Pekalongan

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membedah skandal dugaan korupsi proyek outsourcing di Kabupaten Pekalongan.

Kali ini sorotan tajam mengarah kepada pimpinan Bank BPD Jateng Cabang Kajen, Teguh Sri Prabowo, yang ikut dipanggil penyidik dalam perkara bernilai Rp46 miliar tersebut.

Masuknya nama pimpinan bank daerah itu menunjukkan perkara ini tak lagi sebatas dugaan permainan proyek di lingkup Pemkab Pekalongan.

KPK diduga mulai menelusuri jejak transaksi keuangan, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perputaran uang hasil bancakan proyek.

Pada Senin (20/4/2026), KPK memeriksa tujuh saksi di Polres Pekalongan Kota. Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Teguh Sri Prabowo. Selain itu, penyidik juga memanggil anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar, Ruben R Prabu Faza.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.

“Hari ini, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan. Pemeriksaan dilakukan di Polres Pekalongan Kota,” ujar Budi kepada wartawan.

Kehadiran pimpinan Bank BPD Jateng Cabang Kajen dalam daftar saksi memunculkan pertanyaan serius. Apakah bank hanya menjadi jalur transaksi biasa, atau ada informasi penting soal pergerakan dana yang sedang diburu penyidik? Publik kini menunggu sejauh mana peran sektor perbankan dalam membongkar skema korupsi tersebut.

Kasus ini sendiri menyeret Bupati Pekalongan nonaktif periode 2025–2030, Fadia Arafiq. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mengarahkan sejumlah proyek jasa outsourcing agar dimenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB), perusahaan yang disebut didirikan oleh suami dan anaknya sendiri.

Sepanjang 2023 hingga 2026, PT RNB diduga menguasai kontrak di 17 perangkat daerah, tiga RSUD, dan satu kecamatan dengan total nilai mencapai Rp46 miliar. Namun dari nilai fantastis itu, hanya sekitar Rp22 miliar yang dipakai untuk membayar gaji tenaga outsourcing.

Sisanya, sekitar Rp19 miliar, diduga ditarik tunai dan mengalir ke kantong pribadi keluarga tersangka. Fakta inilah yang membuat publik geram dan mendesak KPK memburu seluruh pihak yang diduga ikut menikmati hasil korupsi, bukan sekadar aktor utama di permukaan.

Pemanggilan Teguh Sri Prabowo menjadi sinyal bahwa penyidikan mulai menyentuh simpul-simpul penting di balik layar. Jika aliran uang berhasil diurai, bukan tidak mungkin daftar nama yang terseret akan terus bertambah.

Kini masyarakat menunggu, apakah KPK berani membongkar seluruh jejaring skandal Pekalongan hingga ke akar, atau perkara ini kembali berakhir dengan pola lama: satu pejabat tumbang, sementara para penikmat lainnya lolos tanpa jejak.