Dugaan Proyek Fiktif Strip Hb Meter Rp 14,2 M Geger: Kejagung dan KPK Jangan Tidur!

Jakarta, MI – Bau busuk dugaan korupsi proyek Strip Hb Meter senilai Rp14,2 miliar di lingkungan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kementerian Kesehatan RI kini tak lagi bisa ditutup-tutupi.

Di tengah rakyat yang masih berjuang menghadapi mahalnya biaya pengobatan, antrean layanan kesehatan, serta minimnya fasilitas medis di daerah, uang negara justru diduga dimainkan melalui proyek yang dipertanyakan realisasinya.

Kasus ini bukan sekadar soal pengadaan alat kesehatan. Ini menyangkut moral pengelola negara. Ketika anggaran kesehatan yang seharusnya menyelamatkan generasi muda diduga berubah menjadi bancakan segelintir orang, maka yang dirampok bukan hanya kas negara, tetapi juga masa depan rakyat.

Pengamat kebijakan publik Fernando Emas melontarkan kritik tajam. Kepada Monitorindonesia.com, Rabu (22/4/2026), Fernando menegaskan maraknya korupsi adalah cermin buruk tata kelola negara yang masih diisi figur-figur bermasalah.

“Negara ini harus dikelola secara profesional oleh orang-orang yang direkrut secara profesional. Semakin banyaknya praktik korupsi menandakan bahwa negara Indonesia belum dikelola oleh orang-orang yang profesional dan transparan, sehingga diisi oleh pejabat korup karena memiliki hutang budi serta memiliki ambisi pribadi,” tegas Fernando.

Menurutnya, jabatan publik tidak boleh dijadikan balas jasa politik atau tempat menampung orang-orang titipan yang minim integritas. Jika negara dikelola oleh figur yang masuk karena kedekatan, hutang budi, atau transaksi kekuasaan, maka korupsi hanya tinggal menunggu waktu.

Fernando menilai dugaan penyimpangan pada proyek Strip Hb Meter Rp14,2 miliar menjadi alarm keras bahwa sektor kesehatan masih rawan dijadikan ladang permainan anggaran.

“Temuan dugaan korupsi pada proyek Strip Hb Meter sebesar Rp14,2 miliar semakin menambah daftar panjang praktik korupsi para penyelenggara negara. Praktik akal-akalan dan pelaksanaan yang diduga fiktif harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia pun mendesak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menunggu kegaduhan publik makin besar. Menurut Fernando, kecepatan bertindak menjadi kunci agar bukti tidak dihilangkan.

“Kejaksaan Agung atau KPK harus turun tangan melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut. Jangan lamban untuk melakukan penyelidikan sehingga membuka peluang untuk menghilangkan dan merusak barang bukti pada kasus tersebut sehingga membuat aparat penegak hukum kesulitan menindaklanjutinya,” tandasnya.

Proyek Miliaran, Waktu Mepet, Hasil Dipertanyakan

Berdasarkan dokumen pengadaan, anggaran Rp14.249.679.675 berada di Satker Setditjen Farmalkes Tahun Anggaran 2025. Dana itu dialokasikan untuk pengadaan BMHP Anemia CKG Sekolah Remaja Putri dan Putra Kelas 7 serta Putri Kelas 10 berupa Strip Hb Meter.

Secara konsep, program ini tampak mulia. Negara seharusnya hadir mendeteksi anemia sejak dini pada remaja sekolah. Namun di balik narasi manis itu, muncul sederet kejanggalan yang memantik kecurigaan.

Paket pengadaan disebut dilakukan melalui mekanisme e-purchasing. Penyedia yang tercatat adalah PT Elvinco Med Techindonesia, dengan jadwal kompetisi berlangsung sangat singkat. Nilai proyek miliaran rupiah, tetapi proses penentuan penyedia berjalan dalam waktu yang sempit. Publik pun mempertanyakan apakah seluruh tahapan dilakukan secara sungguh-sungguh atau hanya formalitas administrasi.

Lebih mencengangkan lagi, pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025. Artinya, proyek bernilai besar dengan distribusi lintas wilayah dikerjakan dalam waktu terbatas. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kualitas pelaksanaan, distribusi, dan pengawasan.

Daerah Penerima Justru Membantah

Masalah semakin serius ketika sejumlah daerah yang disebut sebagai penerima bantuan justru mengaku tidak pernah menerima barang tersebut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menegaskan tidak ada bantuan penyaluran BMHP Anemia CKG Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian Kesehatan. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi klaim bahwa proyek berjalan sesuai rencana.

Sorotan serupa datang dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kepala Dinas Kesehatan setempat menegaskan pihaknya tidak pernah menerima bantuan Strip Hb Meter dimaksud.

Kabupaten Tapanuli Utara juga menyampaikan keterangan yang sama. Hingga Maret 2026, bantuan tersebut disebut belum pernah diterima.

Jika satu daerah membantah, mungkin masih bisa disebut gangguan teknis. Namun jika beberapa daerah di wilayah berbeda memberikan jawaban identik, maka persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sepele. Aroma dugaan proyek fiktif semakin tajam.

Ke Mana Uang Negara Mengalir?

Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar yang menuntut jawaban terbuka. Jika anggaran sudah dialokasikan, proyek dinyatakan berjalan, tetapi barang tidak sampai ke penerima, maka ke mana larinya uang rakyat?

Apakah barang masih tertahan di gudang? Apakah distribusi sengaja ditunda? Apakah ada mark-up? Ataukah proyek hanya rapi di atas dokumen, sementara realisasi di lapangan nihil?

Pertanyaan-pertanyaan itu wajib dijawab oleh pihak terkait. Sebab dana yang digunakan bukan uang pribadi pejabat, melainkan hasil pajak rakyat yang seharusnya kembali dalam bentuk pelayanan publik.

Ujian Berat Integritas Kemenkes

Kasus Strip Hb Meter kini menjadi ujian serius bagi integritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jika dibiarkan menguap tanpa penjelasan dan penindakan, kepercayaan publik akan makin runtuh.

Sebaliknya, jika dibuka secara terang-benderang dan aktor di balik dugaan penyimpangan diseret ke proses hukum, negara masih punya kesempatan menunjukkan bahwa sektor kesehatan bukan tempat aman bagi pemburu rente dan mafia anggaran.

Publik kini menunggu: siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menikmati aliran dana, siapa yang menandatangani dokumen, dan kapan aparat penegak hukum bergerak. Jika kasus sebesar ini saja dibiarkan, maka pesan yang sampai ke rakyat sangat jelas: korupsi masih terlalu nyaman di negeri ini.