Pemborosan Rp9,9 T di PT Pupuk Indonesia: Pabrik Tua jadi Biang Inefisiensi

Jakarta, MI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar dugaan pemborosan raksasa di tubuh PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam temuan terbarunya, BPK mencatat biaya tambahan hingga Rp9,9 triliun akibat operasional pabrik tua yang tidak efisien dan terus dipertahankan.

Temuan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2025. BPK menyoroti buruknya efisiensi pabrik yang membuat biaya produksi pupuk membengkak sepanjang 2023 hingga semester I 2025.

Kondisi ini dinilai menjadi alarm serius bagi tata kelola industri pupuk nasional yang selama ini menopang sektor pertanian.

BPK menemukan konsumsi energi pabrik amonia milik PT Pupuk Indonesia jauh di atas standar yang ditetapkan perusahaan. Rata-rata rasio konsumsi gas tercatat mencapai 38,25 MMBTU per ton amonia, melampaui target dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Sebagai perbandingan, standar global industri pupuk hanya berada di angka rata-rata 33,55 MMBTU per ton amonia. Selisih tersebut menunjukkan beban biaya produksi yang jauh lebih mahal dibanding praktik industri global.

Menurut BPK, tingginya konsumsi gas dipicu usia pabrik yang sudah uzur, pemeliharaan yang tidak memadai, serta tingginya downtime atau berhentinya operasi pabrik. Kombinasi faktor itu membuat mesin tua terus menyedot biaya besar tanpa produktivitas optimal.

“Hal tersebut mengakibatkan ketidakefisienan pabrik amonia yang meningkatkan biaya produksi pupuk selama tahun 2023 sampai semester I 2025 sebesar USD597,68 juta atau Rp9,99 triliun,” tulis BPK dalam IHPS II 2025, dikutip Monitorindonesia.com, Minggu (26/4/2026).

BPK mendesak adanya evaluasi total terhadap pabrik-pabrik tua milik perusahaan pelat merah tersebut. Auditor negara juga meminta langkah konkret berupa revitalisasi dan investasi pengganti untuk fasilitas lama yang sudah tidak ekonomis.

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia mengaku tengah menyiapkan tujuh proyek strategis hingga 2029, mulai dari revamping fasilitas PT Pupuk Kalimantan Timur hingga pembangunan Pupuk Sriwidjaja Palembang 3B.

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira, menyebut revitalisasi dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi.

Namun di tengah rencana besar itu, temuan BPK menjadi tamparan keras: selama pabrik tua tetap dibiarkan bekerja dengan efisiensi rendah, uang triliunan rupiah terus berisiko terbuang.