PLN Tak Tersentuh? Darmawan Prasodjo Dituding Main Kuasa, Desakan Copot Makin Keras

Jakarta, MI - Posisi Darmawan Prasodjo di kursi tertinggi PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan. Saat banyak perusahaan pelat merah melakukan perombakan besar di level pimpinan, kepemimpinan di tubuh PLN justru dinilai tetap aman dari evaluasi.

Situasi itu memunculkan pertanyaan di internal maupun publik mengenai alasan belum adanya pergantian di perusahaan listrik negara tersebut.

Kritik menguat setelah muncul informasi mengenai rotasi pejabat di sejumlah anak usaha PLN menjelang Hari Raya Idulfitri. Pergantian disebut terjadi di PLN Batam dan PLN Nusantara Power Construction. Langkah itu dipersoalkan karena dilakukan saat beberapa jabatan strategis di lingkungan grup PLN justru masih belum terisi.

Sumber dari internal perusahaan menyebut masih ada kursi direksi yang kosong dalam struktur subholding, sementara proses penetapan pejabat definitif belum juga rampung. Di sisi lain, rotasi terhadap pejabat yang masih aktif justru berjalan cepat. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa kebijakan dilakukan bukan karena kebutuhan organisasi, melainkan kepentingan tertentu.

“Yang kosong belum juga diisi, tetapi yang sudah ada malah diganti. Ini membuat banyak pegawai bertanya-tanya soal arah kebijakan manajemen,” ujar sumber tersebut dikutip Senin (27/4/2026).

Ia juga menyoroti penempatan pejabat baru di salah satu anak usaha yang dinilai tidak lazim. Pergantian itu disebut memicu kegelisahan karena pejabat sebelumnya tidak memiliki catatan masalah berarti, namun tetap digeser dari jabatannya.

“Kalau rotasi didasarkan pada kinerja tentu bisa dipahami. Tapi jika terkesan hanya memindahkan orang tertentu ke posisi strategis, wajar bila muncul penilaian negatif di internal,” lanjutnya.

Desakan evaluasi terhadap pimpinan PLN pun mulai mencuat dari berbagai pihak. Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Teuku Yudhistira menilai pemerintah perlu melihat secara serius dinamika yang berkembang di tubuh PLN. Ia menyebut pergantian direksi di sejumlah BUMN lain menunjukkan bahwa evaluasi merupakan hal wajar demi penyegaran organisasi.

“BUMN lain bisa melakukan perubahan pimpinan. Karena itu PLN juga seharusnya terbuka terhadap evaluasi jika memang dibutuhkan,” kata Yudhistira.

Ia menambahkan, sektor ketenagalistrikan membutuhkan kepemimpinan yang kuat, transparan, dan mampu membangun kepercayaan internal. Menurutnya, jika polemik terus berkembang tanpa penjelasan yang memadai, kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan bisa ikut terdampak.

Selain soal rotasi jabatan, Yudhistira mengklaim pihaknya bersama Relawan Listrik Untuk Negeri telah menyampaikan laporan terkait dugaan persoalan tata kelola di era kepemimpinan saat ini kepada aparat penegak hukum. Meski prosesnya masih berjalan, ia meminta seluruh pihak menunggu hasil penyelidikan secara terbuka dan profesional.

Polemik ini menambah daftar tekanan terhadap manajemen PLN. Di tengah tuntutan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang semakin tinggi, pemerintah kini didorong mengambil langkah tegas untuk memastikan perusahaan strategis negara itu dikelola secara profesional dan bebas dari kepentingan sempit.

Hingga berita ini diterbitkan, Dirut PLN Darmawan Prasodjo tidak pernah mau menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com.