KPK Telusuri Dana di Balik Bank BJB

Jakarta, MI - Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Komisi Pemberantasan Korupsi membuka fakta yang lebih tajam: bukan sekadar proyek bermasalah, melainkan dugaan “penguapan” anggaran dalam skala besar yang melibatkan jaringan agensi.

Alih-alih fokus pada proses pengadaan semata, penyidik kini membidik aliran uang bagaimana dana ratusan miliar rupiah berpindah tangan dari agensi ke media. 

Pada Senin, 27 April 2026, dua saksi dari pihak swasta diperiksa untuk mengurai simpul tersebut, yakni manajer keuangan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres dan pegawai dari dua perusahaan agensi lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada pola pembayaran yang dilakukan agensi kepada media rekanan.

Langkah ini dinilai krusial untuk mengungkap apakah dana benar-benar digunakan sesuai peruntukan atau justru dialihkan.

Kasus ini berpusat pada proyek pengadaan iklan di Bank BJB dengan nilai anggaran sekitar Rp400 miliar. Namun, KPK menduga hanya separuh dari nilai tersebut yang terealisasi sebagaimana mestinya.

“Sekitar 50 persen tidak digunakan sesuai peruntukan,” kata Budi, Rabu (29/4/2026).

Artinya, dari total anggaran, sekitar Rp222 miliar diduga diselewengkan angka yang tidak hanya menunjukkan kerugian negara, tetapi juga mengindikasikan adanya mekanisme terstruktur di balik pengelolaan dana. Enam agensi disebut mengelola proyek ini, namun kendalinya diduga berada di tangan tiga tersangka.

Lebih jauh, KPK mencium indikasi bahwa dana yang tidak terealisasi itu mengalir ke kebutuhan nonbujeter pos pengeluaran yang kerap menjadi “wilayah abu-abu” dalam praktik korupsi.

Dalam perkara ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Utama Bank BJB dan pejabat internal lainnya, serta tiga pihak swasta. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Meski belum ditahan, kelima tersangka telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Langkah ini menandai keseriusan KPK dalam membongkar kasus yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyingkap praktik lama: bagaimana anggaran publik bisa “hilang” di tengah jalur distribusi yang tampak resmi.

Kini, sorotan tak lagi sekadar pada siapa yang terlibat, melainkan bagaimana sistem itu bekerja dan siapa saja yang selama ini diuntungkan dari celahnya.