Viral Tahanan KPK Berada di Bandara, Ada Apa?

Jakarta, MI - Sebuah video yang memperlihatkan rombongan tahanan berompi oranye berjalan beriringan di bandara mendadak ramai di media sosial. Alih-alih sekadar perpindahan rutin, momen itu membuka babak baru perkara korupsi yang menyeret kepala daerah aktif ke ruang sidang.

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan, adegan dalam video tersebut adalah proses pemindahan sejumlah tersangka kasus korupsi dari Lampung Tengah menuju lokasi persidangan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa para tahanan diterbangkan untuk menjalani sidang perdana di Tanjung Karang, Rabu (29/4/2026).

Di antara rombongan itu, sorotan tertuju pada Ardito Wijaya, yang sebelumnya dikenal sebagai kepala daerah, kini harus duduk sebagai terdakwa. Ia diduga menjadi aktor utama dalam praktik “jual-beli proyek” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

KPK mengungkap, Ardito bersama sejumlah pihak lain mematok “tarif” proyek pengadaan barang dan jasa antara 15 hingga 20 persen.

Skema ini diduga berjalan di atas anggaran daerah tahun 2025 yang nilainya mencapai sekitar Rp3,19 triliun angka besar yang menjadi ladang basah praktik korupsi.

Dari pengondisian proyek tersebut, Ardito disebut menerima aliran dana hingga Rp5,75 miliar. Uang itu tak sekadar mengalir tanpa arah: sekitar Rp500 juta digunakan untuk operasional pribadi, sementara Rp5,25 miliar lainnya diduga untuk menutup utang bank yang berkaitan dengan biaya kampanye politik 2024.

Tak sendiri, Ardito diduga beraksi bersama empat tersangka lain, yakni anggota DPRD Riki Hendra Saputra, kerabat sekaligus pejabat daerah Ranu Hari Prasetyo dan Anton Wibowo, serta pihak swasta Mohamad Lukman Sjamsuri.

Kasus ini menyoroti pola lama yang terus berulang: biaya politik yang mahal berujung pada praktik korupsi anggaran publik. Bandara yang biasanya menjadi simbol mobilitas dan konektivitas, dalam peristiwa ini justru menjadi panggung transisi—dari kekuasaan menuju pertanggungjawaban hukum.

Kini, sorotan tak lagi pada video viralnya, melainkan pada bagaimana praktik korupsi terstruktur bisa menggerogoti anggaran daerah dan, pada akhirnya, memaksa pejabat publik berjalan beriringan menuju kursi pesakitan.