Jejak “Perusahaan Keluarga” di Balik Proyek Daerah: KPK Telusuri Peran Elite DPRD Pekalongan

Jakarta, MI - Penyidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Pekalongan mulai menyingkap pola yang lebih dalam dari sekadar praktik suap biasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelusuri dugaan jejaring kekuasaan dan bisnis keluarga yang diduga menjadi kunci mengalirnya proyek-proyek pemerintah ke pihak tertentu.

Sorotan terbaru mengarah pada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R. Prabu Faza, yang kembali diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya mendalami keterlibatannya dalam struktur perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), entitas yang diduga menjadi kendaraan utama dalam praktik konflik kepentingan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik tengah memetakan peran setiap individu dalam perusahaan tersebut.

“Semua pihak yang terlibat, baik keluarga maupun orang kepercayaan, sedang didalami kontribusinya dalam operasional PT RNB,” ujarnya dikutip Jumat (1/5/2026).

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Maret 2026 yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq. Dalam operasi yang berlangsung di Semarang dan Pekalongan itu, KPK mengamankan belasan orang, menandai salah satu OTT terbesar tahun ini.

Namun yang membuat perkara ini menonjol adalah dugaan konflik kepentingan yang sistematis. Fadia diduga mengondisikan perusahaan keluarganya untuk memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sepanjang 2023–2026.

Dari skema tersebut, KPK mengungkap aliran dana mencapai Rp19 miliar. Sebagian besar sekitar Rp13,7 miliar diduga dinikmati langsung oleh Fadia dan keluarganya.

Sisanya mengalir ke lingkar dalam perusahaan, termasuk direktur yang juga merupakan asisten rumah tangga, serta dana tunai yang belum terdistribusi.

Penyidik kini tidak hanya memburu siapa yang menerima aliran dana, tetapi juga bagaimana struktur kekuasaan lokal memungkinkan praktik ini berlangsung.

Keterlibatan figur legislatif seperti Ruben membuka pertanyaan lebih luas: sejauh mana batas antara pengawasan dan kepentingan pribadi telah kabur di tingkat daerah.

Dengan pemeriksaan lanjutan yang terus bergulir, KPK tampaknya sedang menyusun gambaran utuh bukan hanya tentang satu tersangka, tetapi tentang ekosistem yang memungkinkan praktik korupsi tumbuh rapi di balik label “perusahaan keluarga.”