Megawati “Sentil” MK-KPK: Ada yang Melenceng?

Jakarta, MI - Di tengah pengukuhan profesor emeritus, Megawati Soekarnoputri justru melontarkan sindiran tajam kepada dua lembaga yang lahir di era kepemimpinannya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam acara pengukuhan Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus di Universitas Borobudur, Sabtu (2/5/2026), Megawati mengaku mempertanyakan arah dua institusi tersebut.

“Saya lihat kasus di MK, saya mikir, ini gawean saya apa salah ya?” ujarnya, tanpa merinci kasus yang dimaksud.

Nada serupa diarahkan ke KPK. Menurutnya, kinerja lembaga antirasuah itu kini terasa menjauh dari tujuan awal pembentukannya. “Rasanya omongan yang harus dilakukannya kok tidak seperti itu,” sindirnya.

Dari Kebanggaan ke Kegelisahan

Pernyataan Megawati memunculkan ironi: lembaga yang dulu dibangun sebagai simbol reformasi kini justru menuai kegelisahan dari pendirinya sendiri. Dalam periode pemerintahannya (2001–2004), ia memang melahirkan sejumlah institusi penting selain MK dan KPK, seperti Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Ia menegaskan, seluruh lembaga tersebut dirancang sebagai pengejawantahan sistem negara berbasis Pancasila dan kedaulatan rakyat. Namun, pernyataannya kini mengisyaratkan adanya jarak antara desain awal dan praktik di lapangan.

Menariknya, Megawati memilih tidak mengungkap contoh konkret. Ia lebih menekankan refleksi normatif ketimbang kritik spesifik. Hal ini justru membuka tafsir luas: apakah yang dipersoalkan adalah integritas, independensi, atau arah politik kelembagaan?

Di hadapan para tokoh nasional termasuk Mahfud MD dan Yasonna Laoly Megawati juga mengingatkan kembali dinamika saat membentuk institusi keamanan seperti Densus 88, yang kala itu sempat menuai resistensi.

Alih-alih sekadar menghadiri seremoni akademik, Megawati menjadikan forum ini sebagai panggung refleksi politik. Pengukuhan Arief Hidayat yang semestinya menjadi perayaan intelektual, berubah menjadi momentum evaluasi terhadap institusi demokrasi.

Pesannya jelas namun implisit: membangun lembaga negara bukan pekerjaan sekali jadi. Bahkan “arsitek”-nya sendiri kini mempertanyakan apakah fondasi yang dibangun masih kokoh atau justru mulai bergeser arah.

Di tengah minimnya detail, satu hal menonjol kritik itu datang dari dalam. Dan ketika pendiri mulai meragukan ciptaannya, publik pun punya alasan untuk ikut bertanya.