Bayang-Bayang Sepatu Rp700 Ribu: Alarm Dini di Balik Program Sekolah Rakyat

Jakarta, MI — Program Sekolah Rakyat yang digadang-gadang sebagai prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat justru mulai dibayangi tanda tanya. Bukan soal tujuan besarnya, melainkan celah lama yang kembali menghantui pengadaan barang dan jasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini turun tangan bukan untuk menindak, melainkan membaca peta risiko sebelum masalah benar-benar terjadi.

Melalui kajian pencegahan, lembaga ini berupaya mengendus titik-titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program yang berada di bawah Kementerian Sosial tersebut.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut langkah ini sebagai bentuk dukungan sekaligus kewaspadaan.

“Kami memotret potensi kerawanan agar semua proses berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Langkah ini tak muncul di ruang hampa. Di tengah masyarakat, beredar sorotan soal pengadaan sepatu untuk program tersebut. Harga yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang dinilai janggal, mengingat estimasi pasar hanya berkisar Rp200 ribu. Selisih itu menjadi simbol klasik dari persoalan lama: mark-up yang kerap tersembunyi di balik prosedur resmi.

KPK tampaknya paham betul pola ini. Data mereka menunjukkan, dari 1.782 perkara korupsi sejak 2004 hingga 2025, sebanyak 446 kasus berasal dari sektor pengadaan menjadikannya ladang subur kedua setelah suap dan gratifikasi.

Modusnya pun berulang: perencanaan yang diarahkan, manipulasi harga perkiraan sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender dalam lingkaran terbatas.

Di sisi pemerintah, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mencoba meredam kekhawatiran. Ia menegaskan harga sepatu belum final dan masih bisa turun melalui mekanisme lelang. “Bisa jadi lebih murah dari alokasi yang ada,” katanya.

Namun, pernyataan itu sekaligus menjadi pengakuan implisit bahwa ruang negosiasi harga masih terbuka dan di situlah risiko bermain. Gus Ipul mengklaim telah mengingatkan jajarannya agar tidak bermain-main, bahkan membuka pintu pelaporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran.

Di titik ini, narasi Sekolah Rakyat berubah arah. Ia bukan sekadar program pendidikan, melainkan ujian lama bagi tata kelola pengadaan negara.

KPK boleh saja baru melakukan kajian, tetapi pesan yang ingin disampaikan jelas persoalan korupsi bukan hanya soal penindakan setelah kejadian, melainkan keberanian menutup celah sebelum uang negara bocor.

Sepatu Rp700 ribu itu mungkin belum tentu jadi dibeli dengan harga tersebut. Namun riuhnya sudah cukup menjadi pengingat bahwa dalam proyek sebesar apa pun, celah kecil bisa menjadi pintu masuk praktik besar.