Mangkir Dua Kali, Ada Apa dengan “Orang Dekat” Budi Karya? KPK Curiga Ada yang Disembunyikan di Skandal DJKA

Jakarta, MI - Kasus korupsi proyek rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian kembali memanas. Sorotan kini tertuju pada sosok mantan staf khusus Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi, yakni Robby Kurniawan, yang justru memilih “menghilang” saat dipanggil penyidik.

Untuk kedua kalinya, Robby mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, keterangannya diyakini penting dalam mengurai benang kusut dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, secara terbuka menyampaikan kekecewaan lembaganya.
Ia menegaskan bahwa penyidik sebenarnya telah menjadwalkan pemeriksaan tersebut, namun saksi kembali tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

“Dalam perkara DJKA, penyidik hari ini sedianya melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara RK atau RBK. Namun hari ini yang bersangkutan tidak hadir,” ujar Budi di Gedung KPK, Senin (4/5/2026).

Tak hanya itu, KPK juga memberi peringatan keras agar sikap tidak kooperatif ini tidak terus berlanjut. “Kami tentu menunggu kehadiran saksi dan kami mengimbau agar saksi juga kooperatif hadir memenuhi panggilan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik,” tegasnya.

Namun, publik melihat ada yang janggal. Ketidakhadiran berulang ini bukan sekadar persoalan administratif. Banyak pihak mulai bertanya:
apakah Robby hanya mangkir, atau sedang menghindari pengungkapan fakta yang lebih besar?

Apalagi, posisi Robby bukan orang sembarangan. Ia pernah menjadi staf ahli bidang logistik dan multimoda perhubungan di era Budi Karya, bahkan berlanjut di lingkar kekuasaan Kementerian Perhubungan pada periode berikutnya. Artinya, ia berada di titik strategis yang berpotensi mengetahui aliran proyek—dan mungkin juga aliran dana.

Kasus DJKA sendiri merupakan salah satu skandal besar di sektor transportasi. Terungkap lewat operasi tangkap tangan KPK pada 11 April 2023, kasus ini menyeret sedikitnya 10 tersangka dan mencakup proyek pembangunan rel di berbagai wilayah, termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Proyek-proyek tersebut meliputi jalur ganda Solo hingga Kalioso, pembangunan rel di Makassar, hingga proyek supervisi dan perbaikan lintasan di sejumlah daerah. Skala proyek yang luas membuat dugaan korupsi ini tidak mungkin berdiri sendiri.

Di titik inilah, ketidakhadiran Robby justru memperkuat spekulasi liar: apakah ada peran aktor besar lain yang belum tersentuh? apakah ada aliran dana yang masih disembunyikan? atau bahkan, apakah lingkaran dalam kekuasaan lama ikut terseret?

KPK kini menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Robby. Namun tekanan publik semakin tinggi. Jika kembali mangkir, bukan tidak mungkin langkah hukum lebih tegas akan diambil.

Kasus ini tak lagi sekadar soal saksi yang tidak hadir. Ini mulai terlihat sebagai ujian bagi KPK untuk membongkar apakah skandal DJKA hanya permukaan—atau pintu masuk ke jaringan korupsi yang jauh lebih besar.