Celah MBG Jadi Sorotan KPK

Jakarta, MI - Kantor Staf Kepresidenan mulai mengendus potensi masalah di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah. Isu ini mencuat bukan dari sorotan publik semata, melainkan dari pembahasan internal lintas lembaga yang justru menyoroti celah pencegahan korupsi sejak dini.

Kepala KSP Dudung Abdurachman mengungkapkan, pertemuannya dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono bukan sekadar koordinasi rutin. Diskusi itu secara spesifik menyoroti implementasi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 yang dinilai perlu diperkuat, terutama dalam konteks program MBG yang kini menyedot perhatian dan anggaran besar.

Alih-alih menunggu temuan hukum, pemerintah mulai menggeser pendekatan ke arah deteksi dini. Dudung menyebut adanya “ketimpangan-ketimpangan” dalam pelaksanaan MBG yang saat ini masih sebatas laporan awal. Namun, sinyalnya cukup jelas: program populis ini berisiko menyimpan celah jika pengawasan tidak diperketat sejak awal.

Langkah yang disiapkan pun tidak biasa. Dudung memastikan akan turun langsung ke lapangan bersama tim lintas kementerian untuk memverifikasi laporan tersebut. Ia bahkan membuka kemungkinan mengungkap temuan ke publik secara terbuka jika terbukti ada penyimpangan.

“Ini uang rakyat. Kalau ada yang tidak beres, masyarakat harus tahu,” tegasnya, Selasa (5/5/2026).

Pendekatan ini menandai perubahan sikap: dari laporan periodik ke Presiden menjadi mekanisme pelaporan yang lebih fleksibel dan responsif. Jika sebelumnya evaluasi dilakukan dua kali setahun, kini potensi pelanggaran bisa langsung dilaporkan sewaktu-waktu.

Di sisi lain, KPK melihat persoalan ini bukan semata pada individu, melainkan pada sistem. Agus menekankan bahwa celah terbesar masih berada pada tata kelola yang belum sepenuhnya solid. Menurutnya, sejumlah sistem pengawasan belum berjalan optimal, membuka ruang bagi potensi penyimpangan.

Rekomendasi perbaikan bahkan telah diserahkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program. Namun, efektivitasnya kini bergantung pada sejauh mana rekomendasi tersebut dijalankan.

Situasi ini menempatkan MBG pada persimpangan penting: antara menjadi program unggulan yang memperkuat kesejahteraan masyarakat, atau justru menjadi contoh baru bagaimana proyek besar rentan bocor tanpa pengawasan ketat.

Pesan yang muncul dari pertemuan ini cukup tajam—pencegahan korupsi tak lagi bisa menunggu kasus muncul ke permukaan. Pemerintah dituntut bergerak sebelum kebocoran menjadi skandal.