KPK–KSP Cium Bau Ketimpangan di Program MBG, Dudung Siap Bongkar Jika Terbukti

Jakarta, MI – Alarm potensi penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berbunyi. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bertemu langsung dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman untuk membahas indikasi ketimpangan yang berpotensi menyeret program unggulan pemerintah itu ke pusaran korupsi.

Pertemuan dengan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono di Gedung Bina Graha, Selasa (5/5/2026), tak sekadar formalitas koordinasi.

Diskusi mengerucut pada celah rawan dalam implementasi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi—terutama pada program MBG yang kini tengah menjadi sorotan publik.

Dudung secara terbuka mengakui adanya indikasi ketimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut temuan awal mengarah pada potensi praktik yang tidak sehat dalam distribusi dan pelaksanaan di lapangan.

“Ini sedang kita seriusi. MBG ini sedang booming, tapi justru di situ kita melihat ada ketimpangan yang harus ditelusuri,” tegas Dudung.

Tak berhenti pada pembahasan di meja rapat, Dudung memastikan akan turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama tim lintas kementerian. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa pemerintah mulai mengendus adanya praktik yang berpotensi merugikan negara.

Ia bahkan memberi peringatan terbuka: jika dugaan tersebut terbukti, hasil temuan tidak akan ditutup-tutupi.

“Kalau nanti terbukti, saya tidak akan segan untuk membuka ke publik,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga dibahas penguatan struktur pencegahan korupsi dengan melibatkan lebih banyak lembaga strategis, termasuk Kementerian Keuangan dan BPKP. Langkah ini dinilai penting untuk menutup celah yang selama ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum dalam proyek-proyek besar seperti MBG.

Program MBG sendiri sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi nasional. Namun, dengan mulai terendusnya potensi ketimpangan, program ini kini berada di bawah pengawasan ketat.

Situasi ini mempertegas satu hal: proyek besar dengan anggaran jumbo selalu membawa risiko besar. Tanpa pengawasan ketat, program yang seharusnya menyejahterakan justru bisa berubah menjadi ladang bancakan. (an)