Sepatu Rp700 Ribu di Program Sekolah Rakyat Disorot: KSP–KPK Turun Tangan, Bau Mark-Up Menguat?

Jakarta, MI — Isu pengadaan sepatu senilai Rp700.000 per pasang dalam program Sekolah Rakyat mulai memantik kecurigaan serius.

Di tengah klaim program pro-rakyat, angka fantastis itu justru memunculkan pertanyaan: ada apa di balik anggaran alas kaki hingga ratusan ribu rupiah?

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengaku belum menerima laporan resmi. Namun, ia tak menutup mata terhadap kegaduhan yang sudah terlanjur menyebar luas.

“Nanti itu juga akan kita cek. Saya belum menerima laporan itu,” ujar Dudung, Selasa (5/5/2026).

Meski terkesan normatif, pernyataan ini justru mempertegas bahwa isu ini belum sepenuhnya terkendali. KSP kini didorong untuk membuktikan apakah angka Rp700 ribu itu sekadar rencana… atau pintu masuk dugaan pemborosan anggaran.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi tak tinggal diam. Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan pihaknya tengah membedah seluruh proses—dari perencanaan hingga distribusi.

“Tidak hanya sepatu atau kaos kaki, tapi seluruh proses akan kami pelajari,” tegas Agus.

Langkah ini mengindikasikan satu hal: KPK mencium potensi celah, bahkan sebelum proyek berjalan penuh.

Sorotan publik makin tajam setelah terungkap total anggaran pengadaan sepatu bisa mencapai Rp27 miliar. Nilai ini dinilai janggal untuk program yang diklaim berpihak pada masyarakat miskin.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, buru-buru meredam. Ia menyebut angka Rp700 ribu hanyalah “rencana awal” yang belum final.

“Kalau sekarang disebut Rp700 ribu, nanti bisa jauh di bawah itu,” ujarnya.

Namun publik tak mudah diyakinkan. Janji “akan lebih murah” kerap menjadi narasi klasik yang berulang dalam proyek pengadaan—sebelum akhirnya membengkak di belakang layar.

Gus Ipul bahkan mengeluarkan peringatan keras kepada jajarannya: tidak boleh ada “titipan”, “lobi”, atau “kongkalikong”. Pernyataan ini justru memantik tafsir liar—apakah potensi permainan sudah tercium dari dalam?

“Saya akan jadi yang pertama melaporkan kalau ada yang main-main,” tegasnya.

Pernyataan tersebut terdengar tegas, tetapi juga mengisyaratkan adanya kekhawatiran serius soal integritas pelaksanaan program.

Kini, bola panas ada di tangan KSP dan KPK. Publik menunggu: apakah ini hanya kegaduhan awal… atau pintu terbongkarnya praktik lama dalam wajah program baru?

Jika tak dibuka terang-benderang, sepatu Rp700 ribu ini bisa berubah dari sekadar isu—menjadi simbol mahalnya harga sebuah transparansi.