KPK Endus Jejak Uang ke Budi Karya?

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka lapisan baru dalam pusaran dugaan korupsi proyek perkeretaapian. Alih-alih sekadar mengusut praktik suap di tingkat teknis, penyidik kini menelusuri kemungkinan aliran dana yang menjangkau lingkaran elite Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang dari kasus Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) kepada Budi Karya Sumadi. Aliran tersebut diduga melalui perantara staf ahli, Robby Kurniawan.

“Kami masih dalami terkait itu,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Kasus ini sendiri berakar dari dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Namun, arah penyidikan kini bergerak lebih jauh: bukan hanya soal transaksi ilegal, tetapi juga kemungkinan adanya pengondisian proyek secara sistematis.

KPK menelusuri apakah pengaturan proyek tersebut dilakukan atas perintah langsung dari pucuk pimpinan kementerian saat itu.

“Kami mendalami bagaimana peran pihak-pihak di Kementerian Perhubungan dalam konteks pengadaan barang dan jasa di DJKA,” kata Budi.

Pemeriksaan terhadap para pihak terkait pun terus berlanjut. Budi Karya Sumadi terakhir diperiksa sebagai saksi pada 9 Maret 2026, sementara Robby Kurniawan menjalani pemeriksaan terbaru pada 5 Mei 2026.

Kasus ini pertama kali mencuat dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah. OTT tersebut menjadi pintu masuk bagi pengungkapan praktik suap di sektor transportasi, yang kini berpotensi menyeret aktor-aktor di level kebijakan.

Dengan penyidikan yang mulai menyasar dugaan rantai komando, perkara DJKA tak lagi sekadar soal proyek bermasalah melainkan ujian serius terhadap integritas tata kelola di tubuh kementerian strategis.