KPK Dalami Pertemuan Elite Bea Cukai dan Pengusaha Kargo, Nama Dirjen Djaka Budi Ikut Terseret

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menguliti dugaan praktik mafia impor di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Sorotan tajam kini mengarah langsung ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama, setelah namanya tercantum dalam surat dakwaan perkara suap impor bos Blueray Cargo, John Field.

Munculnya nama Djaka dalam dokumen resmi dakwaan KPK menjadi pukulan serius bagi institusi Bea Cukai. Sebab, nama pejabat tertinggi DJBC itu disebut berada dalam rangkaian pertemuan dengan sejumlah pejabat penindakan Bea Cukai dan pengusaha kargo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Juli 2025.

Pertemuan tersebut kini menjadi salah satu titik krusial yang didalami penyidik KPK untuk membongkar dugaan permainan pengurusan impor di balik layar.

Dalam dakwaan, Djaka disebut hadir bersama Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, Kabusdit Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Orlando Hamonangan Sianipar.

Fakta ini memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana pucuk pimpinan Bea Cukai mengetahui praktik pengondisian jalur impor yang kini menyeret sejumlah pejabat DJBC ke pusaran kasus suap miliaran rupiah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan setiap fakta yang muncul dalam persidangan akan dianalisis lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum. Artinya, peluang pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama terbuka seiring berkembangnya proses persidangan.

“Setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Kasus ini tak lagi dipandang sebagai praktik suap biasa. KPK diduga tengah membongkar jejaring mafia impor yang bermain di balik sistem pengawasan kepabeanan negara.

Indikasi itu menguat setelah penyidik menyita uang Rp5,19 miliar dalam lima koper dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan kepabeanan dan cukai, termasuk dugaan permainan cukai rokok.

Dalam dakwaan, hubungan antara bos Blueray Cargo John Field dan pejabat Bea Cukai disebut berlangsung intens sejak Mei 2025. Awalnya, John bertemu Direktur P2 DJBC Rizal di sebuah restoran di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pertemuan berlanjut pada Juni 2025 saat John menemui Sisprian Subiaksono di kantor DJBC Rawamangun. Dalam pertemuan itu, Orlando Hamonangan Sianipar diperkenalkan sebagai pihak yang akan membantu komunikasi lanjutan dengan pejabat DJBC.

Puncaknya terjadi pada Agustus 2025 ketika John Field mengeluhkan banyaknya barang impor Blueray Cargo yang masuk jalur merah dan terkena dwelling time. Setelah keluhan itu, jaksa mengungkap adanya dugaan pengondisian dokumen impor agar pengiriman barang tidak lagi dianggap berisiko tinggi.

Dakwaan juga membeberkan dugaan bantuan sejumlah pejabat DJBC untuk mempercepat dan mempermudah pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo.

Sebagai balasan, John Field bersama dua anak buahnya, Dedy Kurniawan dan Andri, diduga menggelontorkan uang hingga Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026.

Uang itu disebut diserahkan di berbagai lokasi, mulai dari kantor DJBC, restoran di Kelapa Gading, hotel-hotel di Jakarta, hingga Bali. Tak hanya uang tunai, terdakwa juga diduga memberikan fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,845 miliar.

Di tengah derasnya pengungkapan kasus ini, nama Djaka Budi Utama menjadi sorotan utama publik. Sebagai orang nomor satu di Bea Cukai, kemunculan namanya dalam dakwaan memunculkan tekanan besar terhadap KPK untuk mengusut perkara ini hingga ke akar dan tidak berhenti pada level pejabat teknis semata.

Kasus ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi citra reformasi birokrasi di lingkungan Bea Cukai. Di saat pemerintah gencar bicara soal perbaikan iklim investasi dan percepatan arus logistik, dugaan praktik suap justru disebut tumbuh di jantung institusi pengawasan impor negara.