KPK kembali Memanggil Dirut PT Yes Mulia Pratama Atas Kasus DJKA

Jakarta, MI - Pusaran kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus melebar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Utama PT Yes Mulia Pratama, Yesti Mariana Hutagalung, untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang menyeret mantan anggota DPR RI, Sudewo.

Pemanggilan ulang terhadap Yesti menandai bahwa penyidik masih terus menelusuri aliran uang dan keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek-proyek strategis perkeretaapian nasional yang diduga dikondisikan lewat praktik suap.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut Yesti diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sudewo, mantan anggota Komisi V DPR RI yang kini menjabat Bupati Pati.

“Dipanggil untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi bagi tersangka Sudewo,” kata Budi Jumat (8/5/2026).

Kasus ini bukan lagi sekadar perkara suap proyek biasa. Per 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka, termasuk pejabat, pihak swasta, hingga aktor politik.

Bahkan, dua korporasi turut dijerat sebagai tersangka, memperlihatkan dugaan korupsi yang berlangsung secara terstruktur dan melibatkan jaringan bisnis.

Perkara tersebut mencakup sejumlah proyek strategis nasional di sektor transportasi rel. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta lainnya, dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, hingga proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.

Deretan proyek bernilai besar itu diduga menjadi lahan bancakan melalui pengaturan pekerjaan dan pemberian suap kepada penyelenggara negara.

Kasus ini pertama kali mencuat lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

Dari operasi senyap tersebut, KPK langsung menetapkan 10 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Sejak OTT itu, penyidikan terus berkembang dan menyeret nama-nama baru. KPK kini diduga tidak hanya memburu penerima suap, tetapi juga menelisik peran perusahaan-perusahaan yang diduga menikmati proyek hasil kongkalikong.

Di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan transportasi massal, skandal ini menjadi tamparan keras. Proyek yang semestinya memperkuat konektivitas antardaerah justru diduga berubah menjadi jalur basah korupsi berjamaah.