Kematian Haerul Saleh; Ternyata Ini Perannya Di BPK

Jakarta, MI - Kebakaran yang menewaskan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh, di kawasan Tanjung Barat, Jumat (8/5/2026), bukan sekadar peristiwa kebakaran rumah biasa.

Api disebut muncul begitu cepat hingga memutus akses penyelamatan menuju ruang kerja korban di lantai empat. Penjaga rumah, Harpen, mengaku sempat mengira Haerul sudah berhasil keluar bersama penghuni lain saat kepanikan pecah.

“Saya kira bapak sudah keluar, ternyata belum keluar. Mereka turun sambil teriak kebakaran,” ujar Harpen dikutip Sabtu (9/5/2025).

Saat mencoba naik ke lantai atas untuk mengevakuasi korban, api disebut sudah membesar dan menjalar ke area tangga. Upaya penyelamatan pun gagal dilakukan.

“Api sudah besar sekali di lantai empat. Tidak bisa masuk lagi ke ruang kerja,” katanya.

Dalam kejadian itu terdapat lima orang di dalam rumah. Tiga orang berhasil menyelamatkan diri sebelum kobaran api menutup jalur evakuasi, sementara Haerul Saleh diduga terjebak di ruang kerjanya setelah asap tebal memenuhi ruangan.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Asril Rizal, menyebut kebakaran diduga berasal dari sisa thinner renovasi rumah.

“Diduga api berasal dari sisa-sisa thinner bekas renovasi rumah,” ujarnya.

Namun tragedi ini cepat berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas. Pasalnya, Haerul bukan pejabat biasa. Sebagai anggota IV BPK RI, ia berada di posisi strategis yang mengawasi sektor-sektor dengan nilai anggaran jumbo: pangan, energi, sumber daya alam, infrastruktur, hingga pertanian.

Bidang yang berada di bawah pengawasan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV selama ini dikenal sebagai wilayah rawan penyimpangan anggaran dan permainan proyek.

Audit yang dilakukan pun tidak hanya sebatas pemeriksaan administrasi, tetapi juga mencakup audit investigatif terhadap dugaan kerugian negara.

Di bawah lingkup pemeriksaan tersebut terdapat kementerian-kementerian besar seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejumlah BUMN strategis seperti Pertamina, PLN, dan holding tambang MIND ID juga masuk dalam area pengawasan.

Kondisi itu membuat kematian Haerul memantik spekulasi publik, terlebih sebelumnya muncul informasi mengenai penyelidikan yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat di lingkungan Auditorat IV BPK RI.

Pada November 2025, KPK diketahui memeriksa Kepala AKN IV BPK RI, Padang Pamungkas, serta auditor BPK, Yudy Ayodya Baruna, terkait penyelidikan dugaan korupsi di sejumlah kementerian strategis.

Meski KPK belum membuka detail perkara, pemeriksaan itu disebut berkaitan dengan dugaan korupsi di sektor pertanian, pekerjaan umum, dan energi.

Kriminolog Universitas Indonesia, Kurnia Zakaria, meminta aparat tidak terburu-buru menyimpulkan kematian Haerul sebagai musibah kebakaran biasa.

“Polisi harus mendalami apakah ada kaitan dengan pekerjaan audit yang sedang ditangani korban. Semua dokumen, perangkat digital, hingga riwayat pemeriksaan harus diamankan,” tegasnya.

Menurut Kurnia, posisi auditor negara sangat rentan karena bersinggungan langsung dengan pengawasan proyek bernilai triliunan rupiah dan kepentingan banyak pihak.

Ia mengingatkan, pengusutan yang tidak transparan hanya akan memicu kecurigaan publik terhadap integritas sistem pengawasan negara.

“Kalau pengusutan dilakukan setengah-setengah, publik akan semakin curiga. Negara harus hadir memastikan kasus ini dibuka terang-benderang,” ujarnya.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai audit spesifik yang tengah ditangani Haerul Saleh sebelum meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, sementara publik menunggu jawaban: apakah ini semata musibah, atau ada cerita lain di balik api yang menghanguskan rumah auditor negara itu.