Nama Dirjen Bea Cukai Meledak di Dakwaan Suap Blueray, KPK Jangan Cuma Tangkap Kroco!

Jakarta, MI – Skandal dugaan suap dan gratifikasi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai makin menggelegak.

Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama kini ikut terseret dalam dakwaan kasus suap pengurusan impor yang menjerat bos Blueray Cargo, John Field.

Kemunculan nama pejabat tertinggi Bea Cukai dalam berkas dakwaan jaksa KPK memunculkan pertanyaan besar: apakah praktik dugaan permainan impor ini hanya ulah bawahan, atau justru berlangsung sistematis hingga level elite?

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, jaksa KPK mengungkap adanya pertemuan penting di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Juli 2025. Pertemuan itu dihadiri sejumlah pejabat Bea Cukai, termasuk Djaka Budhi Utama, Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar bersama para pengusaha kargo, termasuk John Field.

Pertemuan tersebut kini menjadi sorotan tajam karena diduga berkaitan dengan praktik pelicin agar barang impor milik Blueray Cargo lolos lebih cepat dari pengawasan kepabeanan.

Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang mengingatkan KPK agar tidak bermain aman dalam membongkar perkara ini. Ia menilai publik sudah terlalu sering disuguhi drama penangkapan pejabat level menengah, sementara aktor utama justru lenyap tanpa jejak hukum.

“Jangan sampai kasus besar seperti ini kembali hilang ditelan angin. Presiden sudah jelas memerintahkan bersih-bersih korupsi, termasuk di Bea Cukai,” kata Saut, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, jika dugaan tindak pidana terjadi saat Djaka sudah menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai, maka tanggung jawab moral dan struktural tidak bisa dilepaskan begitu saja.

“Kalau seorang pimpinan hadir dalam pertemuan itu, mestinya dia mencegah. Bukan malah namanya muncul dalam rangkaian dakwaan kasus suap,” ujarnya tajam.

Saut juga menyoroti pola kronologi perkara yang dinilai menunjukkan dugaan praktik korupsi berlangsung berbulan-bulan. Mulai dari komunikasi awal, pertemuan dengan pejabat Bea Cukai, dugaan aliran uang suap sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, sampai akhirnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Februari 2026.

Artinya, dugaan permainan impor itu bukan peristiwa sesaat, melainkan diduga berlangsung terstruktur dan sistematis.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan, tujuan pemberian uang suap adalah untuk mempercepat keluarnya barang impor milik Blueray Cargo dari pengawasan Bea Cukai.

“Pada bulan Juli 2025 di Hotel Borobudur dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar,” ujar jaksa dalam persidangan.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menegaskan KPK tidak boleh berhenti pada nama-nama bawahan semata. Menurutnya, bila alat bukti sudah cukup, KPK wajib menyeret siapa pun yang terlibat tanpa pandang jabatan.

“Kalau dua alat bukti terpenuhi, KPK harus berani. Jangan cuma menangkap kroco sementara pemain besarnya tidak disentuh,” katanya kepada Monitorindonesia.com.

Fickar bahkan menilai Menteri Keuangan sudah selayaknya mengevaluasi posisi Dirjen Bea Cukai demi memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepabeanan yang kembali diterpa isu mafia impor.

Kasus ini sendiri sudah menyeret sejumlah pejabat Bea Cukai sebagai tersangka, mulai dari mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan, hingga Budiman Bayu Prasojo.

KPK juga menyita uang tunai Rp5,19 miliar dalam lima koper dari sebuah rumah di Ciputat, Tangerang Selatan. Uang itu diduga berkaitan dengan praktik suap dan gratifikasi pengurusan impor barang.

Kini publik menunggu, apakah KPK benar-benar membongkar akar mafia impor di Bea Cukai, atau perkara ini kembali berhenti di level bawahan sementara nama-nama besar perlahan menghilang dari radar penegakan hukum.