Jakarta, MI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap carut-marut pengelolaan impor beras oleh Perum BULOG yang berujung pada potensi kerugian dan pemborosan ratusan miliar rupiah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Beban dan Investasi Tahun 2023 pada Perum BULOG dan instansi terkait lainnya.
Dalam laporan bernomor 16/LHP/XXI/1/2025 tertanggal 30 Januari 2025 itu, BPK menyoroti pelaksanaan dan penatausahaan impor beras yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Salah satu temuan paling mencolok adalah membengkaknya biaya demurrage atau denda keterlambatan bongkar muat kapal impor beras.
“Perusahaan menanggung biaya demurrage sebesar USD446,582.20 untuk tahun 2023 dan sebesar Rp128.381.670.727,00 untuk tahun 2024,” tulis BPK dalam laporannya yang diperoleh Monitorindonesia.com, Kamis (14/5/2026).
BPK mengungkap, pada 2023 pemerintah menugaskan BULOG mengimpor 3,5 juta ton beras. Namun dalam praktiknya, proses bongkar muat hingga administrasi kepabeanan amburadul dan memicu lonjakan biaya demurrage di sejumlah pelabuhan.
Dalam rincian pemeriksaan, BPK menemukan tagihan demurrage tahun 2023 mencapai USD446.582,20 yang berasal dari berbagai pemasok dan kapal. Sementara pada 2024, tagihan membengkak drastis menjadi Rp214,29 miliar sebelum dilakukan negosiasi dan pembayaran sebagian.
“Berdasarkan data yang disampaikan dan hasil rekonsiliasi Kanwil, biaya demurrage per tanggal 23 September 2024 sebesar Rp214.290.560.562,00,” ungkap BPK.
Tak hanya itu, BPK juga menemukan persoalan serius dalam penggunaan dokumen izin impor. Akibat perubahan sistem Indonesia National Single Window (INSW), sebanyak 3,6 juta ton pengajuan impor beras BULOG sempat tertahan dan tidak dapat diproses karena dokumen PIB tidak sesuai ketentuan terbaru.
“Permasalahan lebih lanjut mengakibatkan bahwa mitigasi risiko demurrage atas kegiatan pengadaan CBP dari luar negeri telah dibuat oleh Perum BULOG,” tulis BPK.
Namun ironisnya, mitigasi risiko yang dibuat justru dinilai tidak berjalan efektif. BPK secara tegas menyebut Direksi BULOG kurang cermat dalam mengambil kebijakan penggunaan peti kemas untuk mengurangi risiko keterlambatan bongkar muat.
“Direksi kurang cermat dalam mengeluarkan kebijakan impor beras yang menggunakan peti kemas tanpa mitigasi risiko yang memadai,” tegas BPK.
Selain biaya demurrage, BPK juga membongkar potensi kelebihan pembayaran biaya penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh pemerintah kepada BULOG sebesar Rp660,09 miliar.
“Potensi kelebihan pembayaran biaya penyelenggaraan CBP oleh Pemerintah kepada Perum BULOG sebesar Rp660.091.395.150,00,” tulis BPK.
Angka itu berasal dari perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor pangan yang dinilai dikreditkan secara tidak tepat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan BULOG tahun 2023. BPK menyebut Divisi Anggaran dan Divisi Akuntansi BULOG tidak cermat menghitung komponen biaya penyelenggaraan CBP.
BPK bahkan mengungkap adanya tambahan margin penyelenggaraan CBP dari impor beras sebesar Rp228,98 per kilogram dan jagung Rp56,48 per kilogram akibat pembebanan PPh impor tersebut.
Atas sederet persoalan itu, BPK memberikan sejumlah rekomendasi keras kepada Dewan Pengawas dan Direksi BULOG, mulai dari pemberian sanksi kepada pejabat terkait hingga perintah pemulihan biaya demurrage.
“Direktur Utama untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan perusahaan kepada Kepala Divisi Pengadaan CPP dan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara,” tulis rekomendasi BPK.
BPK juga meminta Direksi BULOG memproses pengembalian kelebihan pembayaran biaya penyelenggaraan CBP tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp660,09 miliar kepada pemerintah.
Temuan BPK ini memperlihatkan buruknya tata kelola impor pangan nasional yang selama ini digembar-gemborkan sebagai langkah pengamanan stok beras. Alih-alih efisien, kebijakan impor justru memunculkan pembengkakan biaya, lemahnya pengawasan, hingga potensi kerugian negara ratusan miliar rupiah.
