Jakarta, MI - Gelombang kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di sejumlah daerah mulai menyeret Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sorotan yang lebih serius.
Tak lagi sekadar dipandang sebagai persoalan teknis distribusi makanan, kasus ini kini dinilai berpotensi membuka dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (LBH Sarbumusi), Muhtar Said, meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, turun tangan mengusut dugaan penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan MBG.
Menurut Said, program yang dibiayai melalui APBN itu semestinya dijalankan dengan standar pengawasan ketat. Munculnya kasus keracunan di lingkungan sekolah, kata dia, menjadi alarm serius yang tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa.
“MBG itu menggunakan anggaran negara, apalagi melalui APBN. Ketika ada kejadian keracunan akibat makanan MBG, berarti ada potensi penyelewengan di situ,” ujar Said dikutip Minggu (17/5/2026).
Said yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia menilai Kejaksaan memiliki kewenangan strategis untuk membongkar kemungkinan penyimpangan tersebut. Ia menyinggung asas dominus litis yang melekat pada institusi kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana.
Menurutnya, kewenangan itu dapat digunakan untuk melakukan penetrasi hukum terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengelolaan dapur umum, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Di situlah pemerintah atau jaksa melakukan penindakan atas dugaan adanya penyelewengan dana-dana MBG. Jaksa mempunyai asas dominus litis, penguasa perkara pidana,” katanya.
Meski demikian, Said tidak menampik bahwa program MBG juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif. Ribuan dapur umum yang dibentuk di berbagai daerah disebut telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
“Saya sangat senang ketika mendengar dapur umum beberapa ribu itu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Itu fakta dan saya sangat senang. Tetapi ada hal yang harus kita kritisi,” ujarnya.
Kasus keracunan yang berulang kini menjadi ujian serius bagi keberlanjutan program MBG. Di tengah ambisi negara menghadirkan pemenuhan gizi bagi pelajar, pengawasan penggunaan anggaran dan kualitas makanan dinilai menjadi titik krusial yang tak bisa ditawar.
