Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan praktik korupsi yang diduga telah lama mengakar dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Bukan sekadar pungutan liar biasa, kasus ini diduga telah menjelma menjadi “industri uang pelicin” yang membebani perusahaan hingga miliaran rupiah.
Fakta paling mencolok terungkap dari besarnya selisih biaya sertifikasi. Jika tarif resmi penerbitan sertifikasi K3 hanya sekitar Rp275 ribu, biaya yang harus dibayar di lapangan justru melonjak drastis hingga Rp6 juta sampai Rp7,5 juta untuk satu sertifikasi.
KPK menduga lonjakan biaya tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari praktik pemerasan terstruktur yang melibatkan oknum pegawai hingga pejabat di lingkungan Kemnaker. Perusahaan diduga dipaksa membayar sejumlah uang tambahan agar proses sertifikasi dipercepat atau dipermudah.
“Pemberian uang tersebut dilakukan baik secara cash (tunai) maupun transfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh oknum tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dikutip Minggu (17/5/2026).
Dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan adanya aliran dana rutin dari tiga perusahaan asal Batam kepada oknum pejabat Kemnaker sejak 2019 hingga 2025. Total uang pelicin yang diduga mengalir mencapai sekitar Rp6,5 miliar.
Praktik ini dinilai bukan hanya merugikan keuangan perusahaan, tetapi juga berpotensi merusak sistem pengawasan keselamatan kerja nasional. Sertifikasi K3 yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan pekerja diduga berubah menjadi ladang transaksi ilegal.
Kasus ini sekaligus menampar wajah birokrasi ketenagakerjaan. Di tengah upaya pemerintah mendorong iklim investasi dan keselamatan kerja, dugaan permainan biaya sertifikasi justru menciptakan beban baru bagi dunia usaha.
KPK memastikan akan terus menelusuri aliran dana serta keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Dugaan praktik setoran rutin selama enam tahun membuka kemungkinan adanya jaringan yang bekerja secara sistematis di balik layanan sertifikasi K3.
