Jakarta, MI – Dugaan kebocoran pendapatan parkir di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, yang ditaksir mencapai Rp50 miliar memicu desakan keras agar aparat penegak hukum segera turun tangan.
Pengamat kebijakan publik Fernando Emas menilai kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan sudah mengarah pada dugaan kejahatan terstruktur yang merugikan keuangan daerah.
Fernando meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepolisian, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bergerak cepat membongkar dugaan permainan setoran parkir yang disebut berlangsung selama bertahun-tahun.
“Ini bukan lagi sekadar kebocoran biasa. Kalau benar omzet riil berbeda jauh dengan setoran yang masuk ke pemerintah daerah, maka ada dugaan kuat praktik manipulasi dan penggelapan yang harus diusut secara pidana,” kata Fernando Emas kepada Monitorindonesia.com, Rabu (20/5/2026).
Menurut Fernando, besarnya potensi uang yang berputar di kawasan Blok M mustahil tidak terdeteksi jika pengawasan berjalan normal. Karena itu, ia menduga ada pembiaran sistematis yang membuat dugaan kebocoran tersebut terus berlangsung.
“Blok M itu kawasan bisnis besar, perputaran uang parkirnya sangat tinggi. Kalau sampai bertahun-tahun ada selisih setoran, publik berhak curiga ada sistem yang sengaja dimainkan. Aparat harus berani membongkar sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.
Fernando juga meminta aparat tidak hanya berhenti pada operator parkir, tetapi mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga ikut menikmati aliran uang dari kebocoran pendapatan parkir tersebut.
“Jangan cuma operator yang dijadikan tumbal. Harus ditelusuri siapa saja yang diduga menerima keuntungan dari praktik ini. Kalau ada oknum yang bermain, harus dibuka terang-benderang,” tegasnya.
Ia menilai sektor parkir selama ini kerap menjadi celah empuk bagi praktik permainan uang tunai dan manipulasi laporan karena lemahnya pengawasan serta belum sepenuhnya menggunakan sistem digital yang transparan.
“Parkir ini bisnis uang cash. Kalau pengawasannya lemah, sangat rawan jadi bancakan. Karena itu digitalisasi harus dibarengi audit total terhadap pengelolaan lama,” katanya.
Fernando bahkan menyebut dugaan kebocoran Rp50 miliar itu bisa saja hanya puncak gunung es. Ia menduga potensi kerugian sebenarnya dapat lebih besar jika seluruh transaksi parkir selama belasan tahun diaudit secara menyeluruh.
“Rp50 miliar itu bisa jadi baru angka awal. Kalau ditelusuri total selama 10 sampai 15 tahun, saya kira potensi kerugiannya bisa jauh lebih besar. Ini yang harus dibuka aparat penegak hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menemukan indikasi kebocoran pendapatan parkir di kawasan Blok M yang dikelola operator Best Parking. Temuan itu mencuat setelah inspeksi lapangan pada Senin (11/5/2026).
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan bahwa potensi pendapatan parkir di kawasan tersebut mencapai lebih dari Rp3 miliar per bulan atau sekitar Rp100 juta per hari.
Namun, angka yang disetorkan kepada pemerintah daerah diduga tidak sesuai dengan omzet sebenarnya.
“Yang disetorkan ke pemerintah tidak sesuai dengan omzetnya, sekitar 60 persen dari omzet yang dilaporkan,” kata Jupiter.
Pansus juga menduga adanya manipulasi data pembayaran kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta praktik pungutan liar terhadap pengguna parkir.
Merespons kasus itu, gerbang parkir Blok M telah disegel oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pemerintah daerah juga berencana mengambil alih pengelolaan parkir melalui sistem digital terintegrasi untuk menutup celah kebocoran pendapatan daerah.
