Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan Asosiasi Mahasiswa Indonesia (AMI) terkait dugaan korupsi pengadaan ambulans dan mobil jenazah di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat.
Namun di tengah besarnya sorotan publik, KPK memilih menutup rapat perkembangan awal laporan tersebut dengan alasan kerahasiaan proses pengaduan masyarakat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan setiap laporan masyarakat yang masuk ke lembaga antirasuah bersifat tertutup, termasuk identitas pelapor maupun substansi perkara yang diadukan.
“Laporan aduan masyarakat merupakan informasi tertutup, sehingga kami tidak membuka apakah ada suatu laporan atau tidak. Apalagi pihak pelapor maupun materinya,” kata Budi di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Sikap tertutup KPK ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik agar dugaan korupsi pengadaan ambulans di Kota Bekasi segera dibongkar secara terang-benderang.
Pasalnya, proyek yang dilaporkan AMI menyangkut anggaran kesehatan daerah yang seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan diduga dijadikan bancakan oknum pejabat.
Meski enggan membuka detail laporan, KPK mengklaim setiap aduan tetap diproses melalui mekanisme internal mulai dari telaah, verifikasi, hingga analisis awal sebelum diputuskan naik ke tahap berikutnya.
Budi menyebut perkembangan penanganan hanya akan disampaikan kepada pihak pelapor sebagai bentuk akuntabilitas internal lembaga.
“Namun, sebagai bentuk akuntabilitas prosesnya, setiap tahapan dan progresnya kami sampaikan langsung kepada pihak pelapor,” ujarnya.
KPK berdalih kerahasiaan laporan penting dijaga untuk melindungi pelapor sekaligus memastikan proses penanganan berjalan objektif dan profesional. Namun di sisi lain, pola komunikasi tertutup tersebut kembali memantik pertanyaan publik soal keseriusan tindak lanjut berbagai laporan dugaan korupsi yang masuk ke meja lembaga antirasuah.
Sejumlah pengamat antikorupsi menilai perlindungan identitas pelapor memang penting, tetapi KPK juga dituntut memberikan kepastian terhadap nasib laporan masyarakat agar tidak menimbulkan kesan perkara “mengendap” tanpa kejelasan.
Sorotan terhadap KPK semakin kuat karena laporan dugaan korupsi ambulans Bekasi menyentuh proyek pengadaan alat pendukung layanan kesehatan yang nilainya diduga mencapai miliaran rupiah.
AMI sebelumnya melaporkan dugaan penyimpangan pengadaan ambulans dan mobil jenazah di Dinas Kesehatan Kota Bekasi ke KPK pada Kamis (21/5/2026). Dalam laporan itu, AMI mengklaim menyerahkan sejumlah dokumen serta data pengadaan yang diduga bermasalah.
Ketua AMI, Umar Souwakil, menyebut laporan berkaitan dengan proyek pengadaan tahun anggaran 2022 hingga 2023 yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Menurut AMI, dugaan penyimpangan tidak hanya terkait proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mencakup spesifikasi kendaraan hingga dugaan mark up anggaran yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.
Dugaan korupsi pengadaan ambulans ini pun menjadi perhatian publik di tengah tajamnya kritik terhadap tata kelola anggaran kesehatan daerah yang dinilai masih rawan permainan proyek.
Data KPK sendiri menunjukkan pengaduan masyarakat terus meningkat. Hingga Maret 2026, lembaga antirasuah menerima lebih dari 5.000 laporan dugaan korupsi dari berbagai daerah di Indonesia. Aduan masyarakat disebut menjadi salah satu pintu utama pengungkapan kasus besar, termasuk operasi tangkap tangan (OTT).
Kini publik menunggu keberanian KPK untuk membuktikan komitmennya dalam mengusut dugaan korupsi ambulans di Kota Bekasi. Apakah kasus ini benar-benar dibawa naik ke tahap penyelidikan atau justru berhenti senyap di meja telaah internal, menjadi ujian serius bagi kredibilitas lembaga antirasuah tersebut.
