Jakarta, MI - Dugaan praktik makelar proyek di lingkungan Pertamina dan SKK Migas kini melebar ke pusaran kasus tambang ilegal yang menyeret nama pengusaha batu bara Samin Tan.
Sejumlah nama elite disebut-sebut ikut berada di belakang jaringan yang selama ini diduga “tak tersentuh hukum”.
Sorotan tajam kini mengarah kepada mantan Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto. Nama Hendra mencuat setelah adanya informasi soal pertemuan tertutup dengan Samin Tan dan pengusaha asal Yogyakarta Muhammad Suryo di rumah jabatan Wakil Ketua BPK di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada 20 Agustus 2024 lalu.
Namun saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (21/5/2026), Hendra mengaku tidak mengingat pertemuan tersebut.
“Waduh mohon maaf bang, saya lupa,” kata Hendra Susanto.
Jawaban singkat itu justru memantik tanda tanya publik. Sebab, sumber yang mengetahui pertemuan tersebut mengungkapkan pertemuan berlangsung usai salat magrib dan berlangsung cukup tertutup.
Bahkan, sumber tersebut mengaku masih mengingat detail pakaian kedua tamu yang datang menemui Hendra malam itu.
Samin Tan disebut mengenakan kemeja lengan panjang dipadukan celana jeans warna dongker dan sepatu kets hitam. Sedangkan Muhammad Suryo memakai kemeja hitam lengan pendek, jeans biru, dan sepatu kets putih.
Pertemuan itu diduga berkaitan dengan operasional tambang ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah yang disebut merugikan negara hingga sekitar Rp7 triliun.
Kasus tersebut kini telah menyeret Samin Tan sebagai tersangka dan ditahan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Publik kini mempertanyakan: apakah Samin Tan hanya pemain lapangan, sementara aktor besar di belakangnya masih bebas berkeliaran?
Koordinator Nasional Aktivis Nusantara, Ibrahim, menegaskan pihaknya akan kembali menggelar aksi besar-besaran di Kejaksaan Agung dan KPK untuk mendesak pemeriksaan terhadap Muhammad Suryo, Hendra Susanto, dan pihak-pihak lain yang diduga terkait.
Menurut Ibrahim, aparat penegak hukum tidak boleh takut memanggil siapa pun, termasuk sosok yang selama ini dianggap memiliki backing kuat.
“Presiden Prabowo sudah tegas menyatakan siapa pun backing tambang ilegal harus disikat. Jangan ada pihak yang merasa kebal hukum,” tegas Ibrahim.
Ia merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei lalu yang menegaskan bahwa para pelindung tambang ilegal harus ditindak tanpa pandang bulu, termasuk yang “berbaju hijau maupun cokelat berbintang tinggi”.
Pernyataan itu dianggap sebagai sinyal keras agar aparat membongkar jaringan besar di balik mafia tambang dan makelar proyek energi yang selama ini diduga bermain di lingkaran kekuasaan.
Sebelumnya, ratusan massa dari Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menggeruduk Gedung Kejaksaan Agung RI pada 11 Mei 2026.
Dalam aksinya, massa mendesak penyidik mengungkap tiga aktor besar yang disebut berada di balik kasus tambang ilegal eks PKP2B PT AKT.
Tiga nama yang paling disorot yakni Muhammad Suryo, seorang oknum jenderal berinisial K, dan mantan Wakil Ketua BPK Hendra Susanto.
Massa menilai pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada Samin Tan semata. Mereka mendesak Kejagung membongkar dugaan jejaring elite yang selama ini diduga melindungi praktik tambang ilegal bernilai triliunan rupiah tersebut.
Gelombang tekanan publik juga berlanjut di Gedung KPK pada 13 Mei 2026.
Dalam aksi itu, massa JAN secara khusus menyoroti Muhammad Suryo yang disebut kerap dikaitkan dengan berbagai dugaan kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi, namun belum tersentuh proses hukum.
“Berdasarkan penelusuran dan catatan kami, Muhammad Suryo terindikasi kuat terlibat dalam berbagai tindak pidana korupsi. Namun yang bersangkutan seolah memiliki kekebalan hukum,” ujar Ibrahim dalam orasinya.
Ia menduga ada relasi kedekatan dengan elite penegak hukum dan pihak berpengaruh yang membuat proses hukum berjalan lamban.
Kini publik menunggu keberanian KPK dan Kejagung. Apakah kasus Samin Tan akan benar-benar membongkar aktor besar mafia tambang dan makelar proyek energi, atau justru kembali berhenti pada pemain lapangan?
