Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelisik dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mobil ambulans dan mobil jenazah di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk tahun anggaran 2022–2023.
Aduan masyarakat yang masuk ke lembaga antirasuah itu menjadi sinyal bahwa sektor layanan kesehatan daerah kembali berada di bawah sorotan, bukan karena pelayanan publiknya, melainkan karena aroma penyimpangan anggaran.
Laporan resmi yang diterima KPK memuat dugaan adanya penyelewengan dalam proyek pengadaan kendaraan operasional kesehatan yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat.
Kasus ini menambah daftar panjang proyek pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan yang kerap bermasalah, terutama pascapandemi ketika anggaran kesehatan meningkat signifikan di berbagai daerah.
Meski memastikan laporan akan ditindaklanjuti, KPK menegaskan seluruh proses penanganan pengaduan masyarakat dilakukan secara tertutup dan rahasia. Lembaga tersebut tidak akan membuka detail perkembangan telaah kasus kepada publik dalam tahap awal penyelidikan.
“Kami memastikan setiap laporan masyarakat akan diverifikasi dan ditelaah sesuai mekanisme yang berlaku,” demikian sikap yang disampaikan KPK terkait laporan tersebut dikutip Sabtu (23/5/2026).
Namun, pilihan KPK menjaga rapat proses penanganan perkara justru memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana dugaan penyimpangan dalam proyek ambulans dan mobil jenazah itu terjadi, dan siapa pihak yang paling bertanggung jawab?
Di tengah kebutuhan pelayanan kesehatan yang masih menjadi persoalan di banyak daerah, dugaan korupsi pada pengadaan ambulans dinilai menjadi ironi. Kendaraan yang semestinya menjadi alat penyelamat nyawa warga kini justru diduga terseret praktik penyimpangan anggaran.
KPK menyatakan perkembangan hasil penelaahan nantinya hanya akan disampaikan secara berkala kepada pelapor. Sementara itu, publik masih menunggu apakah dugaan korupsi di tubuh Dinkes Kota Bekasi ini akan berlanjut ke tahap penyelidikan resmi atau berhenti sebatas telaah administrasi.
