Jakarta, MI — Pemerintah mulai membuka tabir dugaan permainan harga ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan perusahaan-perusahaan sawit kelas kakap. Temuan ini bukan sekadar soal administrasi perdagangan, melainkan indikasi praktik sistematis yang diduga membuat nilai ekspor Indonesia “menguap” hingga separuh dari nilai sebenarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dua perusahaan besar yang kini masuk tahap penyelidikan Kejaksaan Agung diduga terlibat dalam praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor sawit. Kedua nama yang disebut media Wilmar dan Musim Mas langsung dibenarkan Purbaya.
“Dua-duanya,” kata Purbaya singkat saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (26/5/2026).
Pernyataan itu mempertegas bahwa pemerintah tidak lagi sekadar mencurigai adanya manipulasi harga ekspor, tetapi sudah mengantongi data dan pola transaksi dari 10 eksportir CPO terbesar Indonesia.
Yang membuat kasus ini menohok adalah modus yang digunakan. Barang sawit disebut langsung dikirim ke negara tujuan akhir, tetapi di atas kertas terlebih dahulu “diputar” lewat perusahaan trading di Singapura. Dalam proses itulah nilai ekspor diduga ditekan jauh lebih rendah dari harga sebenarnya.
“Kalau volume sama, harga beda, itu under-invoicing. Tapi kalau saya lihat dua-duanya itu under-invoicing karena ada transfer pricing,” ujar Purbaya.
Pemerintah menemukan indikasi harga ekspor yang dilaporkan hanya sekitar 50 persen dari nilai riil penjualan di pasar internasional. Artinya, ada selisih nilai transaksi sangat besar yang berpotensi mengurangi kewajiban pajak maupun penerimaan negara lainnya.
Skema ini dinilai bukan praktik sporadis. Purbaya bahkan menyebut indikasi serupa justru dominan ditemukan pada eksportir berskala besar.
“Kita fokus pada yang besar. Semuanya begitu yang besar itu,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi alarm keras bagi industri sawit nasional. Sebab, jika dugaan itu terbukti, maka praktik manipulasi bukan lagi tindakan oknum, melainkan pola bisnis yang sudah berlangsung lama dan terstruktur.
Pemerintah sendiri telah memeriksa sekitar 20 eksportir sawit, namun prioritas diarahkan pada pemain utama yang menguasai pasar ekspor nasional.
Menariknya, pengungkapan kasus ini berawal dari analisis data berbasis artificial intelligence (AI) yang dilakukan Kementerian Keuangan. Dari pelacakan digital itu, pemerintah kemudian berkoordinasi dengan BPKP dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman hukum.
“Kami yang menyelidiki awal dari data-data itu,” ujar Purbaya.
Data dugaan pelanggaran tersebut bahkan disebut sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung sejak sekitar tiga bulan lalu. Kini kasusnya memasuki tahap tindak lanjut hukum.
Meski begitu, pemerintah menegaskan penindakan tidak akan diarahkan untuk mematikan operasional perusahaan. Fokus utama ialah pemulihan kerugian negara dan pembayaran kewajiban yang diduga selama ini tidak dibayarkan secara penuh.
“Dia harus bayar kewajiban sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan,” tegas Purbaya.
Kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal terbesar di sektor sawit dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya karena melibatkan nama-nama raksasa industri, tetapi juga karena dugaan praktik tersebut diyakini telah berlangsung lintas tahun dan memanfaatkan celah perdagangan internasional untuk menggerus penerimaan negara secara diam-diam.
