Jakarta, MI – Skandal belanja infrastruktur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp5,08 triliun mulai terkuak setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membongkar sederet dugaan penyimpangan proyek, mulai dari lampu jalan bermasalah, dugaan pemborosan pengaspalan miliaran rupiah, hingga proyek saluran amburadul yang gagal dikerjakan sesuai rencana.
Namun alih-alih bergerak cepat, aparat penegak hukum justru terkesan hanya “ngintip” temuan jumbo tersebut dari balik layar ponsel.
Saat dikonfirmasi Jurnalis Monitorindonesia.com terkait kemungkinan tindak lanjut hukum atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 8/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PPD.03/01/2026 tertanggal 30 Januari 2026, jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta kompak memilih irit bicara.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, hingga Aspidsus Kejati DKI Jakarta Nauli Rahim Siregar diketahui hanya membaca pesan WhatsApp yang dikirim Jurnalis Monitorindonesia.com tanpa memberikan jawaban sedikit pun.
Pesan masuk. Centang biru aktif. Tapi respons nihil.
Sikap bungkam itu memunculkan tanda tanya besar di tengah mencuatnya temuan pemborosan anggaran miliaran rupiah dari proyek-proyek infrastruktur Pemprov DKI Jakarta.
Lebih menarik lagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga diduga memilih “mode senyap”. Nomor WhatsApp Jurnalis Monitorindonesia.com diduga diblokir usai upaya konfirmasi dilakukan. Sementara ketika dikirim lewat nomor lain, pesan terlihat masuk dan terbaca, namun tetap tak mendapat jawaban.
Publik pun dibuat bertanya-tanya. Jika temuan BPK sudah terang-benderang mengungkap dugaan pemborosan anggaran, mengapa para penegak hukum justru terlihat lebih sibuk “mengintip” pesan ketimbang memberi penjelasan kepada publik?
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Monitorindonesia.com, BPK menemukan berbagai persoalan serius dalam pengelolaan belanja modal infrastruktur pada Dinas Bina Marga (DBM), Dinas Sumber Daya Air (DSDA), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP).
Dari total anggaran Rp5,08 triliun dengan realisasi Rp4,51 triliun atau 88,74 persen, auditor negara justru menemukan indikasi pemborosan mencapai Rp2,79 miliar.
“Permasalahan di atas mengakibatkan terdapat pemborosan anggaran senilai Rp2.794.334.649,87,” tulis BPK.
Temuan paling mencolok muncul dalam proyek pengadaan armatur RGB kawasan Semanggi Tahap I dan II oleh Dinas Bina Marga. BPK menemukan spesifikasi lampu tak sesuai kebutuhan lapangan. Bahkan tujuh unit lampu wallwasher diketahui rusak sebelum dipasang sehingga menimbulkan potensi kerugian Rp36,4 juta.
Tak hanya itu, terdapat kekurangan 15 unit lampu RGB wall wash + DMX controller senilai Rp96 juta yang belum dipenuhi penyedia hingga pemeriksaan selesai.
“Lampu yang dijadikan persediaan berpotensi tidak bermanfaat dikarenakan masa garansinya sama dengan lampu yang telah terpasang,” tegas BPK.
Pada proyek pengaspalan AC-BC dan AC-WC di Sudin SDA Jakarta Selatan, auditor juga menemukan dugaan mark up akibat penyusunan harga satuan yang tidak mengacu pada Standar Harga Satuan Pergub Nomor 24 Tahun 2024.
Dampaknya, negara berpotensi mengalami pemborosan hingga Rp2,66 miliar. Selisih terbesar berasal dari pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) sebesar Rp1,96 miliar dan Laston Lapis Aus (AC-WC) sebesar Rp698,9 juta.
Belum lagi proyek penataan kawasan saluran PHB Induk Kramat Jati senilai Rp26,2 miliar yang berubah amburadul akibat persoalan pembebasan lahan yang tak pernah tuntas sejak awal.
Kini publik menunggu, apakah temuan BPK tersebut benar-benar akan ditindaklanjuti, atau hanya berakhir menjadi bahan tontonan para pejabat penegak hukum yang sekadar “ngintip” notifikasi WhatsApp tanpa keberanian membuka penyelidikan lebih jauh. (wan)
