Jakarta, MI — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi andalan pemerintah untuk memperkuat gizi nasional, kini menyisakan kegelisahan di lapangan. Puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah di Jawa Barat mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (26/5/2026), mempertanyakan nasib dapur-dapur yang telanjur dibangun dengan modal ratusan juta rupiah.
Mereka datang bukan sekadar meminta kepastian administrasi. Para pengelola mengaku telah mengorbankan tabungan, menyewa bangunan, merenovasi dapur, hingga merekrut relawan demi mengikuti program MBG. Namun hingga kini, Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijanjikan tak kunjung turun.
Para pengelola itu tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) dan sejumlah yayasan lain. Mereka berasal dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, hingga Sumedang.
“Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sewa tempat, renovasi bangunan, dan dana koordinasi,” kata Koordinator pengelola, Oesep Sarwat, saat ditemui di Bandung.
Menurut Oesep, setiap pengelola dapur rata-rata telah mengeluarkan dana Rp300 juta hingga Rp400 juta. Jika dikalkulasikan dari lebih dari 100 dapur yang disebut tergabung dalam YSBB, potensi dana yang telah terlanjur terserap mencapai puluhan miliar rupiah.
Ironisnya, para pengelola mengaku masih berada dalam ketidakpastian sejak 2025. Mereka terus menunggu kejelasan operasional dapur yang disebut-sebut akan menjadi bagian dari program nasional tersebut.
Selama ini, kata Oesep, pihak yayasan mengklaim memiliki hubungan kemitraan dengan Kementerian Pertahanan RI. Namun janji penerbitan SPK terus molor dengan alasan menunggu peluncuran nasional dan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
“Bukan hanya materi yang terbebani, para pengelola dapur dan investor juga mengalami beban mental. Relawan yang sudah direkrut terus mempertanyakan kapan mulai bekerja,” ujarnya dikutip Kamis (28/5/2026).
Tak hanya membangun dapur, para pengelola bahkan telah menggelar pelatihan relawan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Jawa Barat. Mereka berharap fasilitas yang sudah dibangun tidak berakhir menjadi bangunan kosong tanpa aktivitas.
“Kami murni ingin membantu pemerintah menyukseskan program MBG. Karena itu kami datang ke BGN memohon ada kebijakan agar dapur yang sudah dibangun tetap bisa dimanfaatkan,” kata Oesep.
Persoalan ini rupanya telah bergulir ke ranah hukum. Para pengelola mengaku sudah melapor ke Polda Jawa Barat. Bahkan, menurut mereka, pihak kepolisian juga sempat mendatangi BGN untuk menelusuri persoalan tersebut.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional justru menyatakan nama YSBB tidak tercatat sebagai mitra resmi BGN.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja sama pengelolaan dapur MBG yang tidak jelas legalitasnya.
“Masyarakat diimbau mewaspadai maraknya penipuan berkedok jual-beli titik lokasi SPPG. Jangan sungkan datang langsung bertanya agar mendapat informasi yang jelas,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi pukulan baru bagi para pengelola dapur yang telanjur berinvestasi besar. Di tengah ambisi besar program makan gratis nasional, muncul pertanyaan serius mengenai pengawasan, validasi mitra, dan perlindungan bagi masyarakat yang mengaku ingin membantu pemerintah namun justru terjebak dalam ketidakpastian.
Kini, dapur-dapur yang dibangun dengan harapan besar itu masih menunggu nasib: akan benar-benar digunakan untuk memberi makan anak-anak Indonesia, atau justru menjadi monumen mahal dari janji yang tak pernah tiba.
