Jakarta, MI — Pengamat sosial politik Okky Madasari menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tidak lagi berada pada posisi ideal sebagaimana cita-cita awal Reformasi 1998, lembaga antirasuah itu disebut mengalami pelemahan sistematis hingga kehilangan independensinya.
Dalam perbincangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Okky menyebut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan amanat utama Reformasi yang melahirkan berbagai institusi demokrasi, termasuk KPK.
“Dulu KPK diharapkan betul-betul menjadi lembaga antikorupsi yang punya power, gagah, dan independen,” kata Okky, dikutip Jumat (29/5/2026).
Namun, menurut dia, kondisi tersebut kini berubah drastis. Revisi Undang-Undang KPK hingga perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut sebagai titik balik melemahnya lembaga tersebut.
“KPK dilemahkan. Ketika pegawai KPK menjadi bagian dari ASN, kita tidak lagi melihatnya sebagai lembaga yang independen dan bisa bergigi dalam memberantas korupsi,” ujarnya.
Meski demikian, Okky mengakui KPK masih menjalankan fungsi penindakan. Ia mencontohkan penangkapan ratusan kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir, termasuk enam kepala daerah yang terjaring operasi KPK pada lima bulan pertama 2026.
Namun bagi Okky, persoalan utama bukan sekadar jumlah operasi tangkap tangan, melainkan independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.
“KPK memang masih bekerja. Tapi pertanyaannya, apakah betul KPK masih menjadi lembaga antikorupsi yang independen seperti saat awal didirikan?” tuturnya.
Ia menegaskan lembaga-lembaga demokrasi hasil Reformasi harus tetap dipertahankan dan diperkuat, bukan justru dilemahkan demi kepentingan politik tertentu.
“Lembaga-lembaga ini harus ada, tapi fungsinya mesti dikuatkan. Jangan terus-menerus dirongrong untuk kepentingan politik pihak tertentu,” katanya.
Okky juga menilai gejala kemunduran demokrasi mulai terlihat jelas pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama saat wacana revisi UU KPK mengemuka pada akhir periode pertama pemerintahannya.
“Pelemahan KPK sudah dimulai bahkan sebelum periode kedua Pak Jokowi. Demo-demo penolakan revisi UU KPK terjadi di akhir periode pertama. Dari situlah babak-babak matinya reformasi mulai terlihat,” ucapnya.
Meski tidak ingin menyederhanakan persoalan dengan menyebut Jokowi sebagai satu-satunya penyebab kemunduran reformasi, Okky menilai presiden memiliki andil besar karena pelemahan berbagai institusi demokrasi terjadi saat dirinya berkuasa.
Ia juga menyinggung praktik nepotisme politik, termasuk keterlibatan keluarga Presiden Jokowi dalam kontestasi politik nasional, yang menurutnya bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.
“Pak Jokowi jelas punya andil besar karena beliau presiden. Dari situ kemudian semakin meruncing dan dilanjutkan sampai hari ini,” pungkasnya.
