*8
Menurut Saut, kondisi itu membuat Bea Cukai kehilangan daya gentar sebagai penjaga gerbang keluar-masuk barang di Indonesia. Akibatnya, ruang intervensi dari berbagai pihak semakin terbuka dan praktik-praktik penyimpangan tumbuh subur di titik-titik vital perdagangan nasional.
Dalam perbandingannya dengan lembaga kepabeanan di negara lain, Saut menyebut otoritas Customs di Amerika Serikat maupun Australia justru memiliki posisi yang sangat kuat karena tidak hanya mengawasi barang, tetapi juga berwenang menindak pelaku pelanggaran.
"Di banyak negara, Customs berada di garis depan keamanan negara. Mereka mengawasi barang sekaligus orang yang membawanya, sehingga memiliki kewenangan yang lebih komprehensif," ujarnya dikutip Senin (1/6/2026).
Saut menilai situasi di Indonesia berbanding terbalik. Bea Cukai, kata dia, kerap menemukan indikasi pelanggaran, namun tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan penindakan secara penuh.
Kondisi tersebut menciptakan ketergantungan pada institusi lain dan membuka celah bagi berbagai kepentingan untuk masuk ke dalam proses pengawasan.
Sebagai contoh, Saut mengingat kembali kasus yang pernah ditangani saat dirinya masih menjabat pimpinan KPK. Kala itu, sebuah kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dilaporkan hanya berisi perkakas kendaraan. Namun setelah dibongkar, isinya justru sepeda motor mewah BMW berkapasitas 1.200 cc.
Kasus tersebut, menurutnya, menjadi gambaran bagaimana praktik manipulasi dokumen dan penyelundupan masih dapat terjadi di pintu-pintu masuk utama Indonesia.
Lebih jauh, Saut menyoroti banyaknya pihak yang disebut ikut bermain di kawasan pelabuhan strategis seperti Tanjung Priok, Tanjung Mas, hingga Belawan.
Ia menilai aparat penegak hukum sebenarnya mengetahui pihak-pihak yang berperan sebagai perantara maupun pengatur lalu lintas kepentingan di kawasan tersebut.
"Semua aparat keamanan memantau kawasan pelabuhan. Mereka tahu siapa saja yang bermain di sana. Persoalannya, sistem yang ada membuat banyak pihak saling terkait dan akhirnya sulit disentuh," katanya.
Dalam pandangan Saut, kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat independensi dan kewenangan Bea Cukai sebagai institusi pengawas perdagangan lintas batas.
Tak hanya soal kewenangan, Saut juga mengkritik arah kepemimpinan di tubuh Ditjen Bea dan Cukai. Ia menilai penunjukan figur dari luar jalur karier institusi, termasuk dari kalangan purnawirawan militer, tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang mengakar.
Menurutnya, pergantian figur tanpa pembenahan sistem justru berpotensi memperburuk situasi. "Pergeseran figur tidak cukup jika akar masalahnya, yakni kewenangan dan tata kelola, tidak dibenahi," tegasnya.
Pernyataan Saut menghadirkan sudut pandang berbeda dalam melihat berbagai kasus yang menyeret Bea Cukai belakangan ini. Jika selama ini sorotan lebih banyak tertuju pada oknum, Saut justru menganggap persoalan utamanya terletak pada struktur kelembagaan yang membuat penjaga gerbang negara kehilangan taring, sementara berbagai kepentingan bebas keluar-masuk di belakangnya.
