Jakarta, MI — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengakui kesalahannya selama menjabat menteri lantaran tidak memahami dunia politik dan birokrasi pemerintahan.
Pengakuan itu disampaikan Nadiem saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang kasus Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Nadiem mengatakan dirinya diangkat menjadi menteri pada usia 35 tahun tanpa memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, birokrasi, maupun politik.
Pendiri Gojek itu mengaku membawa budaya kerja cepat dan efektif ala perusahaan swasta ke dalam kementerian. Namun, pola kerja tersebut justru memicu gesekan internal.
“Walaupun strategi ini berhasil, yang tidak saya antisipasi adalah besarnya gesekan dari pihak internal yang merasa tersingkirkan. Banyak yang periuk nasinya terganggu, banyak juga yang tersinggung karena merasa mereka tidak dihargai,” ujar Nadiem di persidangan.
Dalam pleidoinya, Nadiem juga mengaku sering menolak undangan yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan program kementerian.
Ia bahkan menyadari dirinya kurang melakukan pendekatan politik atau sowan kepada tokoh-tokoh penting karena tidak memahami kultur politik Indonesia.
“Saya kurang sowan ke berbagai tokoh karena saya tidak memahami seluk-beluk peta politik,” katanya.
Nadiem juga mengakui kerap memotong basa-basi dalam rapat demi langsung masuk ke inti pembahasan. Sikap itu, menurutnya, justru dianggap arogan dan tidak santun di lingkungan birokrasi pemerintahan.
“Dalam berbagai meeting, saya sering memotong basa-basi di awal pertemuan karena ingin masuk ke materi secepat mungkin, dan terlihat tidak santun,” ujarnya.
Ia menyebut gaya kerja yang dianggap positif di dunia swasta ternyata tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam jabatan politik.
“Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menjadi menteri. Saya lupa bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik, di mana hubungan baik lintas institusi dan organisasi harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Di akhir pleidoinya, Nadiem memberikan pesan kepada generasi muda yang ingin terjun mengabdi kepada negara agar mampu menyeimbangkan profesionalisme dengan etika politik.
“Temukan keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik, karena gesekan kecil bisa menjadi dendam besar,” pungkasnya.**
