Jakarta, MI— Satgas Haji dan Umrah Polri membongkar praktik penipuan haji non-prosedural yang merugikan ratusan calon jemaah di berbagai daerah. Sebanyak 550 orang tercatat menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp21,7 miliar.
Polri menyebut praktik ilegal berkedok ibadah itu kini menjadi perhatian serius karena terus memakan korban dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan hingga 29 Mei 2026, Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah telah menangani 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi terkait kasus penipuan haji ilegal.
“Dengan 26 tersangka, jumlah korban mencapai 550 orang, serta total kerugian masyarakat sebesar Rp21.701.700.000,” tegas Isir, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama antara Dittipidter Bareskrim Polri dengan jajaran Polda di berbagai wilayah Indonesia.
Modus Berkedok Ibadah
Polri menilai praktik penipuan haji non-prosedural semakin mengkhawatirkan karena memanfaatkan tingginya keinginan masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci.
Selain melakukan penegakan hukum, Satgas Haji juga memperketat pengawasan keberangkatan jemaah serta menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming keberangkatan instan.
Kasus ini bahkan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dengan otoritas keamanan Arab Saudi, Presidency of State Security (PSS).
Polri menegaskan koordinasi lintas negara akan diperkuat demi mencegah semakin banyak warga Indonesia menjadi korban penipuan berkedok ibadah.
Isir menyebut tingginya jumlah kasus tahun ini menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.
“Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memberikan banyak pembelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan sistem perlindungan yang jauh lebih kuat, modern, dan terintegrasi.
“Penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah RI, perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi menjadi kunci,” tegasnya.
Polri memastikan akan terus memburu pelaku penipuan haji ilegal dan menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan masyarakat dengan modus perjalanan ibadah.**
