Jakarta, MI - Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus bergulir dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Tiga tahun setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang DJKA pada 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini membuka babak baru penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk proyek pembangunan jalur kereta api di Sumatera Selatan.
Langkah ini menandai bahwa perkara yang awalnya terungkap melalui OTT tidak berhenti pada kasus-kasus yang telah diproses sebelumnya. KPK menegaskan penyidikan terbaru merupakan pengembangan dari rangkaian perkara yang telah diusut sejak 2023.
“Penyidikan ini merupakan pengembangan dari penyidikan awal yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan. Di mana KPK kemudian menerbitkan Sprindik baru per Mei 2026,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (2/6/2026).
Meski demikian, lembaga antirasuah belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam penyidikan terbaru tersebut. KPK masih menggunakan Sprindik umum sehingga proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para saksi terus dilakukan.
Salah satu saksi yang telah diperiksa adalah Anisah, Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana. Penyidik mendalami keterangannya terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera Selatan.
“Saksi ANS hadir dan didalami terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta di wilayah Sumatra Selatan,” ujar Budi.
Penerbitan Sprindik baru ini memperlihatkan bahwa jejak dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek perkeretaapian nasional masih terus ditelusuri.
Kasus yang bermula dari OTT pejabat DJKA Kemenhub pada April 2023 itu telah beberapa kali berkembang ke perkara-perkara baru, mengindikasikan adanya dugaan praktik korupsi yang tidak berdiri sendiri.
Dengan dibukanya penyidikan baru di Sumatera Selatan, perhatian kini tertuju pada sejauh mana pengembangan kasus tersebut akan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta potensi kerugian negara yang mungkin timbul dari proyek strategis sektor transportasi tersebut.
KPK pun masih membuka kemungkinan adanya penetapan tersangka setelah rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti dinilai cukup.
