Jakarta, MI – Presiden Prabowo Subianto akhirnya melakukan perombakan besar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Selasa (2/6/2026), Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya.
Pengumuman disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
Meski pemerintah menyebut pergantian itu disertai apresiasi atas dedikasi pimpinan lama, keputusan tersebut sulit dilepaskan dari rentetan kontroversi yang terus membayangi BGN selama setahun terakhir.
Pergantian pucuk pimpinan terjadi ketika program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), menghadapi sorotan tajam publik.
Sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pengawasan dan standar keamanan pangan dalam program yang menyasar jutaan pelajar tersebut.
Situasi semakin rumit setelah muncul perbedaan pernyataan antara BGN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dadan sebelumnya menyatakan pengawasan program dilakukan bersama BPOM.
Namun dalam rapat kerja dengan DPR, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan lembaganya tidak terlibat langsung dalam pengawasan standar dapur maupun kelayakan makanan, melainkan hanya turun tangan ketika terjadi kasus keracunan.
Di tengah sorotan terhadap pelaksanaan MBG, nama Dadan juga berulang kali menjadi perbincangan karena sejumlah pernyataan yang dianggap kontroversial.
Salah satunya adalah anjuran konsumsi susu hingga dua liter per hari yang disampaikan pada Mei 2025. Dadan mengaitkan pengalaman pribadinya dalam meningkatkan tinggi badan anak melalui konsumsi susu dalam jumlah besar.
Pernyataan itu menuai kritik karena dianggap tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi sebagian besar keluarga Indonesia yang bahkan masih kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dasar.
Kritik berikutnya datang dari sisi penggunaan anggaran. Publik mempertanyakan pengadaan sepeda motor trail listrik yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah per unit, di tengah tuntutan efisiensi dan kebutuhan masyarakat yang masih tertekan secara ekonomi.
BGN juga menjadi sorotan setelah muncul anggaran Rp5,7 miliar untuk layanan konferensi daring selama periode April hingga Desember 2026.
Meski Dadan menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk sistem enterprise berskala nasional yang melayani ribuan pengguna dan puluhan ribu peserta, polemik telanjur berkembang di ruang publik.
Kontroversi lain muncul saat MBG tetap dijalankan selama Ramadan. Konsep makanan yang dibawa pulang untuk berbuka puasa awalnya dipromosikan sebagai solusi adaptif.
Namun berbagai unggahan di media sosial yang memperlihatkan paket makanan sederhana berupa roti, sereal instan, kurma, dan telur rebus memicu kritik terkait kualitas dan nilai gizi menu yang disediakan.
Belum reda perdebatan tersebut, Dadan kembali menjadi perhatian setelah mengungkap rencana ekspansi program MBG ke Arab Saudi.
Wacana penyediaan makanan bergizi untuk sekolah Indonesia di Jeddah memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas pemerintah, mengingat berbagai persoalan implementasi program di dalam negeri dinilai masih belum tuntas.
Pencopotan Dadan akhirnya menjadi penanda bahwa pemerintah tidak lagi sekadar menghadapi persoalan komunikasi publik, tetapi juga tantangan menjaga kredibilitas program strategis nasional yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo.
Kini, tugas berat berada di pundak kepemimpinan baru BGN. Selain memastikan distribusi makanan bergizi berjalan efektif, mereka harus mengembalikan kepercayaan publik yang dalam beberapa bulan terakhir terus tergerus oleh kontroversi, polemik anggaran, dan pertanyaan mengenai kualitas pengawasan program MBG.
Pergantian ini menjadi pesan politik yang jelas: keberhasilan program prioritas nasional tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan, tetapi juga dari kemampuan menjaga akuntabilitas, kualitas pelaksanaan, dan kepercayaan masyarakat.
