Jakarta, MI - Langkah berani Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat apresiasi luas.
Keberanian Korps Adhyaksa menembus dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi penegasan bahwa program strategis nasional sekalipun tidak boleh berubah menjadi benteng perlindungan bagi pelaku korupsi.
Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI), Abdul Hakim, menyebut langkah Kejagung menyentuh program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai tindakan yang tidak biasa sekaligus mengirimkan pesan politik dan hukum yang sangat kuat kepada publik.
“Menurut saya, ini langkah yang luar biasa. Tidak banyak aparat penegak hukum berani masuk ke wilayah program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Langkah ini menunjukkan pesan yang sangat tegas bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum,” kata Abdul Hakim, Minggu (7/6/2026).
Ia menilai, dalam sejumlah kasus sebelumnya Presiden Prabowo masih memilih jalur koreksi administratif terhadap pejabat yang dinilai bermasalah. Namun dalam kasus MBG, pendekatan yang ditempuh terlihat jauh lebih keras dengan membuka ruang penegakan hukum secara penuh.
“Kalau kita melihat beberapa kasus sebelumnya, Presiden Prabowo masih memilih jalur koreksi administratif atau pemberhentian jabatan. Tetapi dalam kasus MBG, terlihat ada keberanian mengambil langkah yang lebih tegas melalui proses hukum. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga program tersebut dari praktik korupsi,” ujarnya.
Menurut Abdul Hakim, tindakan Kejagung harus dibaca sebagai peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari pejabat, pengelola, vendor, hingga mitra pelaksana di lapangan agar tidak menjadikan program tersebut sebagai ladang bancakan anggaran negara.
“Saya melihat ini sebagai alarm keras. Pesannya jelas, jangan coba-coba bermain dengan anggaran MBG. Program ini sejak awal mendapat perhatian khusus Presiden Prabowo dan pengawasannya melibatkan banyak institusi, mulai dari Kejaksaan, KPK, PPATK, BPKP hingga lembaga pengawasan lainnya,” tegasnya.
Abdul Hakim mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar program pembagian makanan gratis. Program tersebut dirancang sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia dan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Indonesia.
Namun, menurutnya, tujuan besar itu bisa runtuh apabila tata kelolanya disusupi praktik korupsi, mark-up, permainan proyek, atau konflik kepentingan.
“MBG memiliki nilai strategis dan filosofis yang sangat besar. Program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Tetapi seluruh tujuan mulia itu bisa rusak apabila pengelolaannya tidak transparan dan akuntabel. Karena itu, langkah Kejaksaan Agung harus dipandang sebagai upaya penyelamatan program, bukan sekadar penindakan hukum,” katanya.
Lebih jauh, Abdul Hakim menilai pengusutan kasus ini sekaligus mematahkan persepsi lama bahwa program strategis pemerintah tidak bisa disentuh aparat penegak hukum karena alasan politis maupun kepentingan kekuasaan.
“Selama ini ada anggapan bahwa program strategis nasional terlalu besar dan terlalu penting sehingga sulit disentuh. Kasus MBG membuktikan sebaliknya. Justru karena program ini sangat strategis, pengawasannya harus lebih ketat dan penegakan hukumnya harus lebih berani,” ujarnya.
Ia menegaskan, semakin besar anggaran dan kepentingan publik yang melekat pada suatu program, semakin besar pula tanggung jawab negara untuk memastikan tidak ada ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
“Program strategis tidak boleh menjadi zona impunitas. Tidak boleh ada pihak yang merasa aman berlindung di balik nama besar program pemerintah. Jika ada penyimpangan, siapa pun pelakunya harus diproses. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat,” pungkas Abdul Hakim.
