Jakarta, MI – Langkah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) berpotensi mengguncang banyak pihak.
Tidak hanya para pihak yang diduga terlibat dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga sejumlah pejabat yang selama ini berada di lingkaran pengambilan kebijakan BGN.
Salah satu nama yang kembali menjadi sorotan adalah Kepala BGN saat ini, Nanik S Deyang. Pasalnya, sebelum menyatakan siap membongkar perkara secara terang-benderang di hadapan penyidik dan pengadilan, Sony sempat mengirimkan surat ucapan selamat kepada Nanik yang memuat kalimat kontroversial.
"Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang diberikan kepada saya," tulis Sony dalam surat yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya dikutip Minggu (7/6/2026).
Kalimat tersebut hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Publik belum mengetahui secara pasti apa yang dimaksud Sony dengan frasa "hadiah indah" tersebut.
Namun, setelah Sony resmi menyatakan siap menjadi Justice Collaborator dan membuka seluruh informasi yang diketahuinya, surat itu kembali memantik spekulasi dan perhatian publik.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menegaskan kliennya telah menyampaikan kesediaan menjadi Justice Collaborator kepada penyidik Kejaksaan Agung.
"Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan," kata Krisna.
Menurutnya, Sony siap membantu penyidik membongkar dugaan penyimpangan dalam Program MBG secara menyeluruh dan transparan.
Lebih jauh, Krisna mengungkapkan bahwa kliennya siap membuka peran pihak-pihak lain yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam perkara tersebut.
"Menurut klien saya, yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya," ujarnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung berpotensi berkembang jauh lebih besar daripada sekadar dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menilai pengajuan Justice Collaborator merupakan manuver serius yang tidak bisa dianggap remeh.
"Belum terjawab manuver pertama berupa surat untuk Nanik S Deyang, sekarang muncul manuver kedua dengan pengajuan Justice Collaborator. Ini tentu membuat banyak pihak harus bersiap menghadapi kemungkinan terbukanya fakta-fakta baru," kata Erizal.
Menurut Erizal, jika Sony benar-benar memperoleh status Justice Collaborator, maka keterangannya akan menjadi salah satu pintu masuk penting bagi penyidik untuk menelusuri aktor-aktor lain yang selama ini belum tersentuh.
"Siapa pun yang pernah terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mengetahui aliran kebijakan, atau memahami mekanisme pengelolaan program MBG tentu harus bersiap. Sebab seorang Justice Collaborator biasanya membuka fakta yang tidak terlihat di permukaan," ujarnya.
Erizal mengatakan, dalam konteks itu, wajar jika muncul pertanyaan apakah Nanik S Deyang kini ikut merasa waswas. Terlebih namanya sudah lebih dulu disinggung Sony melalui surat yang memuat kalimat misterius tentang "hadiah indah".
"Kalau Sony benar-benar membuka semuanya, tentu publik akan menunggu penjelasan mengenai maksud surat tersebut. Apakah hanya ungkapan biasa, sindiran, atau ada konteks lain yang selama ini belum diketahui?" katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan pembangunan titik SPPG melalui sejumlah yayasan yang disebut memiliki keterkaitan dengan para tersangka.
Kini, setelah Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator dan berjanji membuka seluruh fakta yang diketahuinya, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada para tersangka yang sudah diumumkan. Sorotan juga mengarah kepada pihak-pihak lain yang selama ini berada di sekitar pengelolaan Program MBG.
Apalagi, pernyataan Sony bahwa kasus tersebut diduga melibatkan unsur eksekutif dan legislatif membuat spektrum penyidikan berpotensi semakin luas.
Jika status Justice Collaborator benar-benar dikabulkan Kejaksaan Agung, maka sejumlah nama yang selama ini merasa aman bisa jadi mulai ketar-ketir menanti fakta-fakta yang akan diungkap di ruang sidang.
