Pontianak, MI - Setelah puluhan tahun ekonomi Indonesia bergerak dengan pendekatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai mengambil jalur berbeda.
Negara kini tidak lagi sekadar menjadi regulator, tetapi didorong tampil sebagai penggerak utama pembangunan untuk mengatasi ketimpangan dan ketergantungan ekonomi nasional.
Pandangan itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam kegiatan Magang Komunikasi Pembangunan yang diselenggarakan Nexus Digital Strategy di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti puluhan kreator konten muda dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.
Menurut Teguh, model market-driven economy yang selama ini menjadi arus utama memang berhasil menciptakan efisiensi, mendorong inovasi, dan menarik investasi.
Namun, pendekatan tersebut dinilai memiliki keterbatasan karena tidak selalu mampu menjawab kebutuhan pembangunan strategis yang berisiko tinggi dan berjangka panjang.
“Pasar tidak selalu mau masuk ke sektor hulu, pangan, energi, hilirisasi mineral, maupun pembangunan konektivitas di wilayah terdepan, tertinggal, terbelakang, dan perbatasan,” ujar Teguh, Minggu (7/6/2026)
Ia menilai arah kebijakan yang ditempuh Prabowo merupakan upaya mengoreksi kelemahan tersebut melalui pendekatan state-driven economy atau ekonomi yang didorong negara.
Gagasan itu, kata dia, sejalan dengan perhatian Prabowo terhadap persoalan ketimpangan pembangunan yang telah lama disuarakan, termasuk dalam bukunya Paradoks Pembangunan yang terbit pada 2017.
Kebijakan hilirisasi, pengendalian ekspor komoditas, program jaminan gizi bagi generasi muda, hingga intervensi negara dalam penguatan ekonomi desa disebut sebagai contoh konkret perubahan pendekatan tersebut.
Teguh menjelaskan bahwa dalam konsep yang ia sebut sebagai strategic state intervention, negara hadir sebagai investor pertama sekaligus penanggung risiko awal pada sektor-sektor yang kurang diminati pasar.
“Negara masuk untuk membangun fondasi industri, ketahanan pangan, energi, dan logistik. Setelah fondasi terbentuk, pasar dapat berkembang lebih sehat,” katanya.
Lebih jauh, Teguh melihat pendekatan itu tidak hanya berkaitan dengan agenda pembangunan domestik, tetapi juga memiliki dimensi geopolitik yang kuat. Menurutnya, Indonesia membutuhkan kapasitas ekonomi yang lebih mandiri agar memiliki posisi tawar lebih besar di tengah persaingan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Dengan ekonomi yang kuat dan tidak sepenuhnya bergantung pada pasar global, Indonesia dinilai akan lebih leluasa menentukan sikap dan berperan dalam pembentukan agenda politik internasional.
Meski demikian, Teguh menegaskan bahwa penguatan peran negara tidak berarti menempatkan negara dan pasar dalam posisi saling berhadapan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan.
“Ini bukan soal negara melawan pasar. Yang dibutuhkan Indonesia adalah negara yang cerdas dan pasar yang sehat. Kombinasi itu yang akan membangun daya tahan ekonomi nasional,” pungkasnya.
