Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang pemerintahan daerah. Kali ini, Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, H Edison, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Senin (8/6/2026).
Operasi senyap tersebut langsung menyita perhatian publik karena tidak hanya menyeret kepala daerah aktif, tetapi juga diikuti penyegelan sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu yang disegel adalah Kantor Dinas Pendidikan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT terhadap Edison. Namun, ia belum mengungkap konstruksi perkara lantaran tim penindakan masih bekerja mengumpulkan bukti dan mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Senin sore.
Penyegelan sejumlah kantor dinas mengindikasikan KPK tengah memburu dokumen dan alat bukti penting yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Muara Enim. Meski belum diumumkan secara resmi, operasi ini memunculkan dugaan adanya permainan anggaran, proyek, atau transaksi haram yang melibatkan penyelenggara negara.
OTT terhadap Edison menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah. Sebab, kepala daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran, bukan justru terseret operasi tangkap tangan lembaga antirasuah.
Kasus ini juga menambah daftar panjang pejabat publik yang tersandung OTT KPK. Bahkan, dalam waktu kurang dari sepekan, KPK kembali berhasil mengungkap dugaan korupsi setelah sebelumnya membongkar kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK. Sesuai aturan, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan serta mengungkap secara terbuka perkara yang menjadi dasar penangkapan Bupati Muara Enim tersebut.
Jika bukti yang dikumpulkan mencukupi, bukan tidak mungkin OTT ini akan berkembang dan menyeret pihak lain yang diduga ikut menikmati atau terlibat dalam praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
