Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret kepala daerah.
Kali ini, Bupati Muara Enim, Edison, diamankan dalam operasi senyap yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Meski telah diamankan sejak Senin (8/6/2026), Edison belum langsung dibawa ke Jakarta. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemindahan Bupati Muara Enim itu ke Gedung Merah Putih KPK baru akan dilakukan pada Selasa (9/6/2026).
"Rencana baru besok," kata Budi.
OTT tersebut tidak hanya menyasar Edison. KPK juga mengamankan sembilan orang lainnya di Sumatera Selatan dan Jakarta. Mereka kini menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap dugaan transaksi haram yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta.
KPK menduga terdapat penerimaan uang yang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dugaan ini membuka kembali sorotan terhadap tata kelola proyek pemerintah daerah yang kerap menjadi ladang bancakan oknum pejabat dan rekanan.
Sejumlah pihak yang terjaring OTT masih diperiksa di Polda Sumatera Selatan, sementara beberapa lainnya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pendalaman lebih lanjut.
Lembaga antirasuah saat ini tengah melakukan gelar perkara guna memetakan peran masing-masing pihak, mengurai aliran uang, serta menyusun konstruksi hukum dalam perkara tersebut.
"Malam ini baru akan dilakukan ekspose. Nanti akan terlihat konstruksi perkaranya, pihak-pihak yang diduga terlibat, dan pasal yang digunakan," ujar Budi.
Dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak penangkapan, KPK akan menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Publik kini menanti apakah operasi senyap tersebut akan berujung pada penetapan tersangka dan mengungkap aktor-aktor lain yang diduga ikut menikmati praktik korupsi proyek di Muara Enim.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu modus yang paling rentan menjerat pejabat daerah. KPK pun dituntut membongkar perkara ini hingga ke akar, bukan hanya berhenti pada pihak yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan.
