Jakarta, MI – Dugaan praktik kartel yang tengah diselidiki Bareskrim Polri dalam kasus anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dinilai tidak bisa menjadi satu-satunya penjelasan atas jatuhnya pendapatan petani. Di balik dugaan permainan harga tersebut, muncul persoalan yang lebih mendasar, yakni lemahnya tata kelola dan ketidakpastian kebijakan di sektor sawit nasional.
Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menilai dugaan kartel memang harus dibongkar hingga tuntas karena berpotensi merugikan jutaan petani sawit.
Namun, menurutnya, penurunan harga TBS yang terjadi setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal sawit tidak bisa serta-merta disimpulkan semata akibat persekongkolan harga.
"Praktik kartel berpotensi merugikan petani melalui pembentukan harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Namun penurunan harga TBS pasca pengumuman kebijakan tidak serta-merta dapat langsung dijelaskan hanya dengan faktor kartel," kata Badiul kepada Monitorindonesia.com, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, terdapat faktor lain yang harus dicermati, yakni respons pelaku pasar terhadap perubahan maupun ketidakpastian kebijakan tata niaga sawit.
Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang memengaruhi rantai perdagangan, pelaku usaha biasanya mengambil posisi menunggu sambil mengamati arah regulasi yang akan diterapkan.
Akibatnya, transaksi perdagangan melambat dan tekanan pertama kali dirasakan di tingkat petani melalui penurunan harga TBS.
Badiul menjelaskan bahwa dalam perdagangan minyak sawit mentah (CPO), faktor yang paling menentukan bukan semata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, melainkan kepastian kebijakan ekspor dan tata kelola perdagangan.
"Ketika pasar menangkap sinyal adanya perubahan aturan, hambatan ekspor, atau ketidakpastian kebijakan, pembeli cenderung menahan transaksi dan menunggu perkembangan situasi. Dampaknya, tekanan harga pertama kali dirasakan petani meskipun harga global belum tentu mengalami koreksi signifikan," ujarnya.
Pernyataan tersebut memberikan perspektif berbeda di tengah penyelidikan yang sedang dilakukan Bareskrim Polri. Sebelumnya, aparat menemukan indikasi adanya kesepakatan tersembunyi antar pelaku usaha untuk menekan harga pembelian TBS di tingkat petani.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut pergerakan harga TBS yang turun tajam saat harga CPO dunia justru naik sebagai anomali yang patut dicurigai.
"Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan jahat yang dilakukan secara diam-diam untuk menyepakati harga TBS turun," ujar Ade Safri.
Dugaan serupa juga disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menilai tidak ada alasan logis harga sawit petani turun ketika harga CPO global dan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sama-sama mengalami penguatan.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian telah menyerahkan data sekitar 300 perusahaan dan pabrik kelapa sawit kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri.
Meski demikian, Badiul mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru menyederhanakan persoalan hanya pada dugaan kartel.
Menurutnya, perlu dibedakan antara praktik kartel dan anomali pasar akibat ketidakpastian regulasi. Namun keduanya sama-sama menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola sektor sawit nasional.
"Kalau memang ada kartel, penegakan hukum harus tegas dan transparan. Jika yang terjadi adalah respons pasar terhadap ketidakpastian kebijakan, maka pemerintah harus segera membenahi tata niaga dan memberikan kepastian regulasi," tegasnya.
Bagi Fitra, anjloknya harga TBS saat harga global justru menguat seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Sebab, apa pun penyebabnya, pihak yang paling pertama menanggung kerugian tetaplah petani.
Pada akhirnya, kata Badiul, pasar sawit yang sehat hanya dapat terwujud apabila tata kelola diperkuat, regulasi dibuat konsisten, dan penegakan hukum dijalankan tanpa kompromi.
Jika tidak, petani akan terus menjadi korban setiap kali terjadi gejolak kebijakan maupun dugaan permainan harga di balik layar.
