Jakarta, MI - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkap adanya pejabat eselon I dan eselon II yang diduga memiliki atau mengendalikan sejumlah besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Jumlahnya disebut tidak main-main. Seorang pejabat eselon II diduga menguasai lebih dari 100 unit SPPG, sementara seorang pejabat eselon I disebut memiliki lebih dari 20 dapur MBG.
Boyamin mengaku telah menyerahkan data terkait temuannya tersebut kepada penyidik Kejaksaan Agung pada Selasa (9/6/2026) untuk ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola program MBG yang sejak awal dirancang untuk melibatkan banyak pihak dan memperluas manfaat ekonomi di daerah. Jika benar terdapat penguasaan ratusan dapur oleh segelintir pihak, maka tujuan pemerataan berpotensi terganggu.
Sorotan terhadap laporan MAKI juga datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Menurutnya, informasi yang disampaikan MAKI tidak boleh dianggap sepele dan harus didalami secara serius oleh Kejaksaan Agung.
Sahroni menilai MAKI memiliki rekam jejak panjang dalam mengawasi praktik korupsi sehingga laporannya layak mendapat perhatian aparat penegak hukum.
"Kita tahu MAKI bukan organisasi yang baru kemarin muncul. Mereka sudah lama konsisten membantu mengawasi potensi korupsi dalam berbagai sektor. Sehingga saya yakin laporan ini legit, dan sudah sepatutnya didalami oleh Kejagung," ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Ia menegaskan bahwa langkah penegakan hukum dalam program MBG tidak boleh berhenti pada level pimpinan. Setelah sejumlah petinggi BGN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG, agenda pembersihan menurutnya harus menyasar seluruh rantai pelaksana program.
"Kita tahu Presiden Prabowo sedang sangat serius melakukan pembenahan dan bersih-bersih di program prioritas ini. Setelah sebelumnya pucuk pimpinannya ditindak, sekarang agenda bersih-bersih ini harus berlanjut ke level pelaksana di bawah," kata Sahroni.
Menurutnya, dugaan penguasaan puluhan hingga ratusan dapur MBG oleh pihak tertentu harus diuji secara menyeluruh. Aparat penegak hukum perlu memastikan seluruh proses verifikasi, penunjukan, hingga operasional dapur dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Sahroni mengingatkan bahwa apabila terdapat praktik-praktik yang memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap program yang menelan anggaran besar tersebut.
"Kalau memang ada pihak yang menguasai puluhan bahkan ratusan dapur MBG, maka harus dicek prosesnya. Apakah seluruh verifikasi dan penunjukannya dilakukan sesuai aturan atau ada praktik-praktik yang tidak semestinya," ujarnya.
Ia menambahkan, transparansi menjadi kunci agar program MBG tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
"Hal-hal seperti inilah yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap program MBG. Karena itu Kejagung perlu mengusutnya secara tegas dan transparan," pungkasnya.
Di tengah upaya pemerintah memulihkan kepercayaan publik pasca-terbongkarnya dugaan korupsi di tubuh BGN, temuan MAKI membuka babak baru yang tak kalah serius.
LlJika dugaan penguasaan ratusan dapur MBG oleh pejabat terbukti benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar korupsi, melainkan potensi konsentrasi proyek negara pada segelintir tangan yang berisiko menggerus semangat pemerataan yang menjadi ruh program tersebut.
